-
Hukuman Mati di Indonesia
**Hukuman Mati di Indonesia** Hukuman mati di Indonesia merupakan sanksi pidana terberat. Hukuman ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan serius, seperti peredaran narkotika dalam skala besar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Dalam praktiknya, eksekusi hukuman mati dilaksanakan melalui regu tembak dan kerap memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat, aktivis HAM, maupun komunitas hukum mengenai legitimasi moral dan efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan.
Anda Mungkin Suka Juga
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Penahanan di Rutan KPK – Kejagung menitipkan tahanan di Rutan KPK demi akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan sinergi antar-aparat penegak hukum.
Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice
-
Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.
-
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana berfokus pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
-
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Uji implikasi hukum teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.
-
Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara.
Anda Mungkin Suka Juga
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
DPR Awasi Kesetaraan Proses Hukum – Panja Komisi III DPR RI memastikan proses hukum terhadap Febrie dilakukan setara dengan tersangka korupsi lainnya, tanpa perlakuan istimewa.
Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
-
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
-
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Pencegahan kejahatan siber perbankan saat ini masih bersifat reaktif.
