-
Intimidasi dan ancaman terhadap saksi serta pelapor tindak pidana (whistleblower)
Ancaman terhadap saksi dan whistleblower mengancam integritas sistem hukum.
-
Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah
Fidusia sebagai Jaminan: Perspektif Hukum Perdata dan Syariah.
Anda Mungkin Suka Juga
Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
-
Penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di institusi penegak hukum
Dugaan penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di lingkungan institusi penegak hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
-
Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Seniman dalam Kontrak Rekaman dan Penerbitan Mengapa banyak musisi dan seniman Indonesia merugi karena kontrak yang tidak adil — dan bagaimana hukum hak cipta melindungi hak moral pencipta.
Banyak musisi Indonesia mengalami kerugian akibat kontrak tidak adil. Hukum hak cipta Indonesia menjamin hak moral pencipta melalui perlindungan non-ekonomi.
Anda Mungkin Suka Juga
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.
-
Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
Jual beli jabatan dan nepotisme menggerogoti birokrasi.
Anda Mungkin Suka Juga
Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Seniman dalam Kontrak Rekaman dan Penerbitan Mengapa banyak musisi dan seniman Indonesia merugi karena kontrak yang tidak adil — dan bagaimana hukum hak cipta melindungi hak moral pencipta.
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Internasional: Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang BerlakuKetika artis Indonesia dilaporkan melanggar hak cipta oleh pihak luar negeri (atau sebaliknya), hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana mekanismenya.
Perjanjian lisensi internasional menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik lintas negara, menentukan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa hak cipta musik internasional melibatkan kompleksitas yurisdiksi lintas negara yang menentukan hukum substantif dan prosedural yang berlaku. Ketika artis Indonesia terlibat sengketa dengan pihak asing, penentuan forum hukum yang tepat menjadi krusial, baik melalui yurisdiksi berdasarkan domisili tergugat, tempat terjadinya pelanggaran, atau berdasarkan perjanjian lisensi internasional yang telah disepakati. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan domestik, arbitrase internasional, atau mediasi berdasarkan konvensi dan perjanjian?? yang mengikat kedua belah pihak.
-
Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah dan Karya Tradisional dari Eksploitasi Komersial Bagaimana melindungi warisan budaya tak benda (folklore, lagu rakyat, motif batik) dari klaim hak cipta oleh pihak yang tidak berhak.
Perlindungan lagu daerah dan motif batik dari eksploitasi komersial menuntut pengakuan kolektif serta kebijakan hukum yang memadai untuk mencegah klaim hak cipta individu atas warisan bersama.
