-
Kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia
Kriminalisasi terhadap mereka adalah ancaman terhadap kebebasan sipil.
Anda Mungkin Suka Juga
Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
-
Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah dan Karya Tradisional dari Eksploitasi Komersial Bagaimana melindungi warisan budaya tak benda (folklore, lagu rakyat, motif batik) dari klaim hak cipta oleh pihak yang tidak berhak.
Perlindungan lagu daerah dan motif batik dari eksploitasi komersial menuntut pengakuan kolektif serta kebijakan hukum yang memadai untuk mencegah klaim hak cipta individu atas warisan bersama.
-
Pungutan liar (pungli) di tingkat kepolisian dan kejaksaan
Pungutan liar yang merajalela di institusi penegak hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Tindak Pidana Perbankan — Kejahatan seperti fraud, pencucian uang melalui bank, dan penyalahgunaan dana nasaban (UU Perbankan Pasal 49-52).
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
-
Plagiarisme vs Inspirasi: Batas Tipis Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Seni Rupa Membedah kasus-kasus kontroversial di dunia seni visual di mana garis antara “terinspirasi” dan “menjiplak” sulit ditentukan.
Menelusuri batas abstrak antara inspirasi dan plagiarisme dalam seni rupa, kasus-kasus kontroversial mengungkap kompleksitas hak cipta karya visual.
Anda Mungkin Suka Juga
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat
Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
-
Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan
1. Tindakan kriminal pemalsuan atau penghilangan barang bukti merusak integritas penyidikan. 2. Penghilangan barang bukti merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku. 3. Pemalsuan bukti dalam penyidikan mengancam validitas proses penegakan hukum secara keseluruhan.
Anda Mungkin Suka Juga
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
-
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Sengketa royalti musik antara penulis lagu, produser, dan artis sering menjadi pemicu konflik, diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.
-
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Jejak kolusi aparat-sindikat menggerus kepercayaan publik.
