-
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Lapas penuh sesak adalah cerminan masalah peradilan pidana.
Anda Mungkin Suka Juga
Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.
-
Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
Konflik agraria yang kompleks memerlukan penanganan komprehensif, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya.
-
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
Gadai adat memperkuat sistem jaminan fidusia masyarakat.
Anda Mungkin Suka Juga
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
-
Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
Kebebasan pers, pers bebas menyuarakan kebenaran tanpa tekanan; masyarakat berhak mendapat informasi publik.
-
Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
Tantangan demokrasi elektoral bagi kualitas representasi.
-
Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
Eksplorasi investasi di tanah adat harus menghormati hukum adat komunitas. Perkembangan ekonomi dan pelestarian ruang hidup masyarakat adat perlu reginjasi. Mencari keseimbangan adalah kunci harmoni pembangunan.
-
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
Regulasi ekonomi yang ketat dan ditegakkan secara konsisten.
Anda Mungkin Suka Juga
Polarisasi politik dan polarisasi identitas
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
