SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

  • Teknologi

    Pemerintah Malaysia melakukan blokir website MegaUpload dan Website Berbagi File Lainnya

    10 Juni, 2011 /

    Menurut sebuah memo rahasia, pemerintah Malaysia telah memerintahkan ISP di negaranya untuk memblokir situs file sharing termasuk The Pirate Bay dan MegaUpload. Keputusan untuk memblokir situs-situs diambil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) – lengan dari pemerintah Malaysia yang mengawasi telekomunikasi dan industri multimedia di Malaysia. Menurut memo yang dikirim oleh SKMM ke ISP Malaysia, file sharing website merupakan pelanggaran Pasal 41 UU Hak Cipta tahun 1987. The SKMM Oleh karena itu, memerintahkan ISP untuk memblokir akses ke situs-situs dalam Bagian 263 (1) dan 263 (2) dari Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Inilah yang Pasal 263 (1) dan Pasal 263 (2) Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia berkata: (1) lisensi A…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024
  • Cyberlaw

    Transaksi Elektronik

    18 April, 2008 /

    Transaksi Elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini berarti semua transaksi yang dilakukan melalui media elektronika seperti misalnya Handphone, SMS, dan apa saja yang melalui media elektronika maka itu sudah termasuk dalam bagian dari UU ITE ini. Dengan adanya suatu perbuatan hukum melalui media ini maka resiko dan kejadian yang timbul akibat penyalahgunaan yang terjadi melalui media elektronika sudah bisa dikategorikan ke dalam UU ITE. Seperti misalnya transaksi jual beli pulsa secara elektronik yang memungkinkan penjual dan pembeli memperoleh informasi bahwa terjadi suatu transaksi…

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024
  • Hukum

    Download UU ITE

    31 Maret, 2008 /

    Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) No. 11 Tahun 2008 yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 25 Maret 2008 dan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 2008, dapat anda download pada link: http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=library/library-non-ict/written-law/telecommunication/ cyberlaw/uu-ite-25maret08.pdf atau di website saya: http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Telematika_dan_Internet/uu-ite-25maret08.pdf/ Terima kasih kepada Kang Onno W. Purbo yang sudah menyediakan linknya.

    baca selengkapnya
    santos 4 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kebebasan pers dan hak atas informasi publik

    31 Agustus, 2026

    Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.

    18 Juli, 2026

    Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.

    15 Juli, 2026

Pos-pos Terbaru

  • Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
  • Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
  • Pentingnya Peta Agraria dan Pemetaan Partisipatif sebagai Alat Perlindungan Tanah Adat
  • Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
  • Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
  • Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
  • Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
  • Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
  • Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.