-
Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah
Fidusia sebagai Jaminan: Perspektif Hukum Perdata dan Syariah.
Anda Mungkin Suka Juga
Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
-
Penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di institusi penegak hukum
Dugaan penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di lingkungan institusi penegak hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
Penguatan sistem bank di Indonesia
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
-
Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Seniman dalam Kontrak Rekaman dan Penerbitan Mengapa banyak musisi dan seniman Indonesia merugi karena kontrak yang tidak adil — dan bagaimana hukum hak cipta melindungi hak moral pencipta.
Banyak musisi Indonesia mengalami kerugian akibat kontrak tidak adil. Hukum hak cipta Indonesia menjamin hak moral pencipta melalui perlindungan non-ekonomi.
Anda Mungkin Suka Juga
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
-
Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
Jual beli jabatan dan nepotisme menggerogoti birokrasi.
Anda Mungkin Suka Juga
Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
-
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Internasional: Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang BerlakuKetika artis Indonesia dilaporkan melanggar hak cipta oleh pihak luar negeri (atau sebaliknya), hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana mekanismenya.
Perjanjian lisensi internasional menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik lintas negara, menentukan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa hak cipta musik internasional melibatkan kompleksitas yurisdiksi lintas negara yang menentukan hukum substantif dan prosedural yang berlaku. Ketika artis Indonesia terlibat sengketa dengan pihak asing, penentuan forum hukum yang tepat menjadi krusial, baik melalui yurisdiksi berdasarkan domisili tergugat, tempat terjadinya pelanggaran, atau berdasarkan perjanjian lisensi internasional yang telah disepakati. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan domestik, arbitrase internasional, atau mediasi berdasarkan konvensi dan perjanjian?? yang mengikat kedua belah pihak.
Anda Mungkin Suka Juga
Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
-
Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah dan Karya Tradisional dari Eksploitasi Komersial Bagaimana melindungi warisan budaya tak benda (folklore, lagu rakyat, motif batik) dari klaim hak cipta oleh pihak yang tidak berhak.
Perlindungan lagu daerah dan motif batik dari eksploitasi komersial menuntut pengakuan kolektif serta kebijakan hukum yang memadai untuk mencegah klaim hak cipta individu atas warisan bersama.
Anda Mungkin Suka Juga
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.
-
Pungutan liar (pungli) di tingkat kepolisian dan kejaksaan
Pungutan liar yang merajalela di institusi penegak hukum.
