-
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana berfokus pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
Anda Mungkin Suka Juga
Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
Pentingnya Peta Agraria dan Pemetaan Partisipatif sebagai Alat Perlindungan Tanah Adat
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
-
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Uji implikasi hukum teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.
Anda Mungkin Suka Juga
Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
Tindak Pidana Perbankan — Kejahatan seperti fraud, pencucian uang melalui bank, dan penyalahgunaan dana nasaban (UU Perbankan Pasal 49-52).
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
-
Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara.
Anda Mungkin Suka Juga
Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
-
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Anda Mungkin Suka Juga
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.
-
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Pencegahan kejahatan siber perbankan saat ini masih bersifat reaktif.
-
Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)
KUHP Baru menata ulang sistem pemidanaan secara komprehensif.
Anda Mungkin Suka Juga
Masalah sistem keuangan nasional
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
-
Masalah sistem keuangan nasional
1. Tantangan utama dalam sistem keuangan nasional adalah stabilitas dan regulasi. 2. Evaluasi sistem keuangan nasional mengungkap ketidakseimbangan struktural yang kritis. 3. Permasalahan dalam sistem keuangan nasional memerlukan perbaikan fundamental.
