-
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Uji implikasi hukum teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.
Anda Mungkin Suka Juga
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
-
Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara.
-
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Anda Mungkin Suka Juga
Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
-
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Pencegahan kejahatan siber perbankan saat ini masih bersifat reaktif.
-
Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)
KUHP Baru menata ulang sistem pemidanaan secara komprehensif.
Anda Mungkin Suka Juga
Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
-
Masalah sistem keuangan nasional
1. Tantangan utama dalam sistem keuangan nasional adalah stabilitas dan regulasi. 2. Evaluasi sistem keuangan nasional mengungkap ketidakseimbangan struktural yang kritis. 3. Permasalahan dalam sistem keuangan nasional memerlukan perbaikan fundamental.
Anda Mungkin Suka Juga
Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.
Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
-
Penguatan sistem bank di Indonesia
Reformasi sistem bank merupakan fondasi stabilitas ekonomi nasional.
Anda Mungkin Suka Juga
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat
Plagiarisme vs Inspirasi: Batas Tipis Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Seni Rupa Membedah kasus-kasus kontroversial di dunia seni visual di mana garis antara “terinspirasi” dan “menjiplak” sulit ditentukan.
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
