SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Cyberlaw, Hukum

Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.

baca selengkapnya
3 Juli, 2026
Hukum

Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah

Terjadi konflik kepentingan antara hukum adat dan hukum positif dalam penguasaan tanah di Indonesia.

baca selengkapnya
5 Agustus, 2026
Hukum

Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah

UU Cipta Kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah

baca selengkapnya
12 Agustus, 2026
Hukum

Penguatan sistem bank di Indonesia

Reformasi sistem bank merupakan fondasi stabilitas ekonomi nasional.

baca selengkapnya
29 Juni, 2026
Hukum

Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.

OJK berperan sentral dalam mengatur dan mengawasi perbankan.

baca selengkapnya
10 Juli, 2026
  • Hukum

    Kesaksian Nudirman Munir di MK tentang UU Advokat

    8 Maret, 2011 /

    Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR bersaksi dalam sidang gugatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat di Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Maret 2011. Nudirman mengatakan Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan putusan terhadap materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Pihak yang berwenang adalah legislatif sebagai pembuat undang-undang. Politisi Golkar itu menganggap konflik antara Peradi dan KAI sepatutnya tidak terjadi. Sebab, itu hanya perbedaan pendapat tentang penerapan undang-undang. “Saya tegaskan undang-undang itu tidak menentukan wadah tunggal adalah Peradi,” kata dia. Anggota Komisi III DPR tersebut menilai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah organisasi tunggal Advokat. Advokat bebas membentuk organisasi dalam meningkatkan profesionalisme demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penguatan sistem bank di Indonesia

    29 Juni, 2026

    Hukuman Mati di Indonesia

    4 Juli, 2026

    Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice

    27 Juni, 2026
  • Hukum

    Inilah hasil ujian Advokat Peradi 2010

    21 Februari, 2011 /

    Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) mengumumkan hasil ujian Advokat yang dilaksanakan Desember 2010. Melalui pengumuman website resminya bisa diakses sebagai berikut: Untuk mempercepat akses situs, bagi anda yang ingin langsung melihat pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat 2010 dapat langsung mengklik 2 link berikut: Lihat Hasil Ujian di Situs Peradi http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=7dcadfe7136cea936fa1323c242ea6be Lihat Hasil Ujian di Situs Hukumonline.com http://openx.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=55__zoneid=0__log=no__cb=58ca3bc53b__oadest=http%3A%2F%2Fhukumonline.com%2Fiklan%2Fperadi%2Fpupa2011%2Findex.htm

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.

    28 Juli, 2026

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026
  • Hukum

    Akankah Megawati Soekarnoputri hadir di KPK

    21 Februari, 2011 /

    Judul diatas saya ambil begitu saja untuk trend sepanjang hari ini. Melihat perkembangan kasus suap para wakil rakyat kita yang sebagian sudah nginap sebagai tahanan KPK. Ada banyak dorongan agar mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dapat memberikan kesaksian untuk kasus yang melibatkan para wakil rakyat tersebut. Karena kasus ini memiliki muatan politis yang sangat kuat maka tentunya pendekatan yang diambil harus lebih hati-hati. Semoga KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pemberantasan korupsi dapat terlaksana.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.

    30 Juli, 2026

    Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.

    28 Juli, 2026

    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    6 Juli, 2026
  • Umum

    Perbaikan website selesai

    21 Februari, 2011 /

    Setelah beberapa bulan website saya ditinggalkan, maka tentunya ada beberapa perbaikan seperti update beberapa script ke versi terbaru, melakukan pengecekan logs dan test agar semuanya berjalan dengan lancar. Syukurlah karena websitenya dalam keadaan sehat walafiat saja.. sehingga bisa melanjutkan beberapa tulisan yang masih belum diposting. Walaupun ada beberapa perbaikan sedikit, tapi setidaknya sudah cukup untuk perbaikan besar yang membutuhkan waktu lama.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Umum

    Kembali ke laptop

    21 Februari, 2011 /

    Mungkin judulnya terasa lucu, karena mengambil istilah yang sudah pernah dikenalkan oleh pelawak terkenal. Karena sudah beberapa bulan tak pernah melakukan posting di website dan blog pribadi, maka sayapun kembali ke laptop artinya kembali untuk memperhatikan website yang sudah mulai terlantar. Berhubung juga masih dalam tahap utak-atik, maka tentunya ada beberapa perbaikan didalam pengelolaan website pribadi saya. Jadi tetaplah terus berkarya, sampai kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan..

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Umum

    KAI ke DPR-RI

    19 November, 2010 /

    Kongres Advokat Indonesia (KAI) setelah bersatu, kembali memperjuangkan hak-hak advokat dengan menemui Anggota DPR-RI, berikut petikan surat pemberitahuannya: Dalam rangka memperjuangkan hak-hak Advokat KAI yang terdzholimi atas terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2010 No. 089/KMA/VI/2010 yang menginstruksikan kepada Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk hanya menyumpah Advokat Baru yang diusulkan oleh PERADI saja dan hanya mengakui PERADI sebagai wadah tunggal, bersama ini diberitahukan bahwa KAI beserta jajarannya akan menemui Komisi III DPR-RI pada hari Senin tanggal 22 November 2010, pukul 10.00 WIB. Untuk itu kepada DPD KAI diminta untuk berkenan hadir dan membawa Toga. Selengkapnya dapat dilihat disini

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Umum

    Ujian Advokat PERADI 2010

    4 Oktober, 2010 /

    PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) melalui situs resminya di http://www.peradi.or.id kembali akan mengadakan Ujian Profesi Advokat (UPA) tahun 2010. Waktu Ujian dilaksakan pada hari Sabtu, 4 Desember 2010 mulai jam 09.00 WIB atau 10.00 WITA sedangkan pendaftaran ujian pada hari Senin sd. Jum’at, tangal 18 – 22 Oktober 2010. Materi ujian tidak berbeda dari yang dahulu yaitu: 1. Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat; 2. Kode Etik Advokat; 3. Hukum Acara Perdata; 4. Hukum Acara Pidana; 5. Hukum Acara Perdata Agama; 6. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial; 7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; 8. Ujian Essai: Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang berubah adalah biaya pendaftaran ujian dimana…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
  • Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
  • Polarisasi politik dan polarisasi identitas
  • Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
  • Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
  • Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.