-
Kesaksian Nudirman Munir di MK tentang UU Advokat
Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR bersaksi dalam sidang gugatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat di Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Maret 2011. Nudirman mengatakan Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan putusan terhadap materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Pihak yang berwenang adalah legislatif sebagai pembuat undang-undang. Politisi Golkar itu menganggap konflik antara Peradi dan KAI sepatutnya tidak terjadi. Sebab, itu hanya perbedaan pendapat tentang penerapan undang-undang. “Saya tegaskan undang-undang itu tidak menentukan wadah tunggal adalah Peradi,” kata dia. Anggota Komisi III DPR tersebut menilai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah organisasi tunggal Advokat. Advokat bebas membentuk organisasi dalam meningkatkan profesionalisme demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Anda Mungkin Suka Juga
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
-
Inilah hasil ujian Advokat Peradi 2010
Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) mengumumkan hasil ujian Advokat yang dilaksanakan Desember 2010. Melalui pengumuman website resminya bisa diakses sebagai berikut: Untuk mempercepat akses situs, bagi anda yang ingin langsung melihat pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat 2010 dapat langsung mengklik 2 link berikut: Lihat Hasil Ujian di Situs Peradi http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=7dcadfe7136cea936fa1323c242ea6be Lihat Hasil Ujian di Situs Hukumonline.com http://openx.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=55__zoneid=0__log=no__cb=58ca3bc53b__oadest=http%3A%2F%2Fhukumonline.com%2Fiklan%2Fperadi%2Fpupa2011%2Findex.htm
Anda Mungkin Suka Juga
Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
DPR Awasi Kesetaraan Proses Hukum – Panja Komisi III DPR RI memastikan proses hukum terhadap Febrie dilakukan setara dengan tersangka korupsi lainnya, tanpa perlakuan istimewa.
Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
-
Akankah Megawati Soekarnoputri hadir di KPK
Judul diatas saya ambil begitu saja untuk trend sepanjang hari ini. Melihat perkembangan kasus suap para wakil rakyat kita yang sebagian sudah nginap sebagai tahanan KPK. Ada banyak dorongan agar mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dapat memberikan kesaksian untuk kasus yang melibatkan para wakil rakyat tersebut. Karena kasus ini memiliki muatan politis yang sangat kuat maka tentunya pendekatan yang diambil harus lebih hati-hati. Semoga KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pemberantasan korupsi dapat terlaksana.
Anda Mungkin Suka Juga
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
-
Perbaikan website selesai
Setelah beberapa bulan website saya ditinggalkan, maka tentunya ada beberapa perbaikan seperti update beberapa script ke versi terbaru, melakukan pengecekan logs dan test agar semuanya berjalan dengan lancar. Syukurlah karena websitenya dalam keadaan sehat walafiat saja.. sehingga bisa melanjutkan beberapa tulisan yang masih belum diposting. Walaupun ada beberapa perbaikan sedikit, tapi setidaknya sudah cukup untuk perbaikan besar yang membutuhkan waktu lama.
-
Kembali ke laptop
Mungkin judulnya terasa lucu, karena mengambil istilah yang sudah pernah dikenalkan oleh pelawak terkenal. Karena sudah beberapa bulan tak pernah melakukan posting di website dan blog pribadi, maka sayapun kembali ke laptop artinya kembali untuk memperhatikan website yang sudah mulai terlantar. Berhubung juga masih dalam tahap utak-atik, maka tentunya ada beberapa perbaikan didalam pengelolaan website pribadi saya. Jadi tetaplah terus berkarya, sampai kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan..
-
KAI ke DPR-RI
Kongres Advokat Indonesia (KAI) setelah bersatu, kembali memperjuangkan hak-hak advokat dengan menemui Anggota DPR-RI, berikut petikan surat pemberitahuannya: Dalam rangka memperjuangkan hak-hak Advokat KAI yang terdzholimi atas terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2010 No. 089/KMA/VI/2010 yang menginstruksikan kepada Pengadilan Tinggi se-Indonesia untuk hanya menyumpah Advokat Baru yang diusulkan oleh PERADI saja dan hanya mengakui PERADI sebagai wadah tunggal, bersama ini diberitahukan bahwa KAI beserta jajarannya akan menemui Komisi III DPR-RI pada hari Senin tanggal 22 November 2010, pukul 10.00 WIB. Untuk itu kepada DPD KAI diminta untuk berkenan hadir dan membawa Toga. Selengkapnya dapat dilihat disini
-
Ujian Advokat PERADI 2010
PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) melalui situs resminya di http://www.peradi.or.id kembali akan mengadakan Ujian Profesi Advokat (UPA) tahun 2010. Waktu Ujian dilaksakan pada hari Sabtu, 4 Desember 2010 mulai jam 09.00 WIB atau 10.00 WITA sedangkan pendaftaran ujian pada hari Senin sd. Jum’at, tangal 18 – 22 Oktober 2010. Materi ujian tidak berbeda dari yang dahulu yaitu: 1. Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat; 2. Kode Etik Advokat; 3. Hukum Acara Perdata; 4. Hukum Acara Pidana; 5. Hukum Acara Perdata Agama; 6. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial; 7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; 8. Ujian Essai: Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang berubah adalah biaya pendaftaran ujian dimana…