SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

TPPU adalah tindak pidana menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.

baca selengkapnya
6 Juli, 2026
Hukum

Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia

Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Uji implikasi hukum teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.

baca selengkapnya
1 Juli, 2026
Cyberlaw, Hukum

Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

Pencegahan kejahatan siber perbankan saat ini masih bersifat reaktif.

baca selengkapnya
30 Juni, 2026
Hukum

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara

Praktik korupsi merusak fondasi integritas lembaga negara. Penyalahgunaan kewenangan mengancam tata kelola pemerintahan baik.

baca selengkapnya
7 Agustus, 2026
Hukum

Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.

DPR mendesak Kejagung menghadirkan penyidik independen tanpa afiliasi Febrie demi proses hukum bebas konflik kepentingan.

baca selengkapnya
28 Juli, 2026
  • Hukum

    Perpanjangan penahanan melebihi ketentuan

    3 Agustus, 2009 /

    Seperti kita ketahui bersama, perpanjangan penahanan terhadap Antasari Azhar tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen menuai kontroversi karena masa penahanan yang habis tanggal 23 Mei 2009 kemudian diperpanjang sampai 2 Juli 2009 dan kini diperpanjang lagi sejak resmi ditahan pada 4 Mei 2009. Dalam pasal 29 KUHAP diberikan pengecualian terhadap pembatasan penahanan, dengan demikian maka penahanan dapat diperpanjang lagi menjadi maksimal dua kali 30 hari. Namun perpanjangan ini diharuskan pada alasan yang patut dan karena tidak dapat dihindarkan maka harus diadakan perpanjangan penahanan seperti tersangka atau terdakwa mengalami gangguan kesehatan dan atau mental yang berat serta perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026

    Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.

    23 Juli, 2026

    Masalah sistem keuangan nasional

    29 Juni, 2026
  • Hukum

    Ujian Advokat KAI 2009

    1 Agustus, 2009 /

    Kongres Advokat Indonesia (KAI) kembali melaksanakan ujian advokat di tahun 2009 (UCA KAI III/2009) yang rencananya akan dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2009. Seperti dilansir di website resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI www.dppkai.org bahwa pendaftaran bisa dilakukan dengan melakukan download formulirnya disini atau anda bisa melihat pengumuman resminya disini. Berikut petikan pengumuman yang diambil langsung dari website DPP KAI.

    baca selengkapnya
    santos 7 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Tumpang tindih peraturan perundang-undangan

    13 Agustus, 2026

    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    6 Juli, 2026
  • Tips

    Short URL baru su.pr

    9 Juli, 2009 /

    Mungkin bagi pemakai internet sudah paham dengan pemakaian short URL dalam mempersingkan suatu URL website menjadi lebih mudah diingat. Ada banyak short URL yang tersedia gratis di internet, seperti tinyurl.com, bit.ly dsb. Namun saat ini muncul short URL baru yang bisa diintegrasikan dengan facebook dan twitter serta bisa digunakan sebagai domain di blog wordpress. Adalah su.pr suatu short URL yang lengkap dengan statistik pengunjung dan tools lainya yang memudahkan pemakain memantau kegiatan URL mereka. Anda mau mencoba atau sudah memakainya, silahkan dilihat dan gunakan sebaik mungkin.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Umum

    Akhirnya KPT NAD ambil sumpah Advokat KAI

    31 Desember, 2008 /

    KPT NAD ambil sumpah Advokat KAI Banda Aceh-Mediasi Online. Apa yang ditunggu-tunggu oleh advokat yang telah mengikuti ujian calon advokat (UCA) yang digelar oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) akhirnya terjawab sudah. Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Nangroe Aceh Darussalam (NAD) H Muhammad Sales SH MH menyumpah advokat KAI di Ruang Utama Pengadilan Tinggi NAD, Banda Aceh pada Selasa (30/12) sekitar pukul 11.00 Wib. Pada kesempatan itu hadir Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar S.Ag, Walikota Banda Aceh Ir. Mawardy Nurdin.M.Eng.Sc, dari Polda, dari Kejati dan pejabat Muspida NAD. Selain itu hadir uga Presiden KAI H Indra Sahnun Lubis SH, Vice Presiden KAI Taufik CH SH MH, Wasekjen KAI H Abd Rahim Hasibuan…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Tips

    Upgrade wordpress ke versi 2.7

    12 Desember, 2008 /

    Semalam saya melakukan upgrade WordPress saya ke versi terbaru 2.7 yang diberi nama kode Coltrane. Kalau melihat admin pagenya yang familiar kaya web 2.0 sehingga sangat mudah untuk digunakan dan dengan menu yang lebih interaktif.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Pidana

    Tindak Pidana Pemilu

    8 Desember, 2008 /

    Undang-Undang No.10 tahun 2008 telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur dalam Bab XXI, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 311. Jenis tindak pidana pemilu dalam undang-undang tersebut dikelompokkan sebagai berikut: Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota (pasal 260-268). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 260). Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain dalam pengisian daftar pemilih (Pasal 261). Mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih (Pasal 262) Petugas PPS/PLN…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026

    Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

    28 Juli, 2026
  • Umum

    Websiteku telah diupdate kembali

    28 November, 2008 /

    Berhubung website saya sedang mengalami masalah dengan adanya beberapa virus yang masuk, sehingga beberapa minggu yang lalu saya disibukkan juga dengan menghapus dan menginstal ulang website saya ini. Setelah ditelusuri ternyata websiteku kemasukan yang namanya Trojan tapi untunglah saat ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan mudah-mudahan tidak mengganggu aktifitas menulis. Kejadian ini menyebabkan websiteku sempat hilang dari internet karena secara otomatis google juga tidak bisa memasukkan dalam listing mesin pencari mereka. Hal ini memang menjadi pelajaran berharga agar selalu merubah password kita agar terhindar dari penyalahgunaan yang tidak diinginkan.

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
  • Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
  • Polarisasi politik dan polarisasi identitas
  • Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
  • Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
  • Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
  • Independensi dan efektivitas lembaga peradilan
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.