SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Masalah sistem keuangan nasional

1. Tantangan utama dalam sistem keuangan nasional adalah stabilitas dan regulasi. 2. Evaluasi sistem keuangan nasional mengungkap ketidakseimbangan struktural yang kritis. 3. Permasalahan dalam sistem keuangan nasional memerlukan perbaikan fundamental.

baca selengkapnya
29 Juni, 2026
Hukum, Pidana

Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

KUHP Baru menata ulang sistem pemidanaan secara komprehensif.

baca selengkapnya
29 Juni, 2026
Hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

TPPU adalah tindak pidana menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.

baca selengkapnya
6 Juli, 2026
Cyberlaw, Law, Teknologi

Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

Law enforcement in the modern world has evolved significantly over the years, with advancements in information technology playing a crucial role in shaping the way crimes are investigated and prevented.…

baca selengkapnya
28 Februari, 2024
Hukum

Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara.

baca selengkapnya
1 Juli, 2026
  • Hukum

    Mahkamah Konstitusi memutuskan APBN 2007 Inkonstitusional

    2 Mei, 2007 /

    Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusannya hari Senin, 1 Mei 2007 menyatakan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN tahun anggaran 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. APBN 2007 menetapkan anggaran pendidikan sebesar 11,8% dari total bujet. Padahal, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengeksekusi putusan MK, tidak diberikan kewenangan kepada orang atau jabatan manapun dalam mengeksekusi putusannya, jadi semuanya diserahkan kembali kepada pemerintah apakah mau menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai UUD 45.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.

    8 Juli, 2026

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026

    Hukuman Mati di Indonesia

    4 Juli, 2026
  • Hukum

    Siaran ALIANSI BURUH MENGGUGAT untuk MAYDAY 2007

    29 April, 2007 /

    Content-Disposition: inline ALIANSI BURUH MENGGUGAT = Jalan Basuki Rahmat, Kober Ulu, Jatinegara, Jakarta Timur. Telp/fax: 021-85912703, 021-9306925= 4  1 Me= i 2007: Deklarasi Buruh Indonesia MELAWAN PENJAJAHAN B= ENTUK BARU serta ANTEKNYA!  Selamat Hari Buruh Internasional=85. Kemenangan perjuang= an kawan-kawan buruh pada tahun 1886 dalam memperjuangkan pengurangan jam k= erja menjadi 8 jam/hari adalah perjuangan yang tetap harus diingat oleh seluruh buruh dunia karena= lewat perjuangan dan pengorbanan tersebut lah hari ini kita bisa menikmati= 8 jam kerja/hari. Perjuangan 8 jam kerja/hari merupakan kebutuhan konkrit = kaum buruh saat itu karena kerja selama 12-15 jam/hari saat itu mengkibatka= n banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dan kaum buruh menjadi terisolasi= dari…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.

    15 Juli, 2026

    Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.

    8 Juli, 2026

    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    6 Juli, 2026
  • Teknologi

    Microsoft Security Roadshow

    21 April, 2007 /

    MICROSOFT SECURITY ROADSHOW IS BACK!!! Dont miss the most Savage IT Pro event in FY 07.. With Steve Riley as the commander in chief, 4 APAC + 1 MS Indo security specialist, 2 top underground hackers – first time speak at MS stage – and supported by 2 most provocative underground community Jasakom and Security-1st !!! We will rock Jakarta with the most stimulating Topics you’ve ever experienced before, “The Uncensored Discussion with Steve Riley” and “Live Hacking Case Study” Even more, We will Launch the next generation, earth breaking products ; System Center, Forefront and the most anticipated product of the decade, Windows Server “Longhorn” BETA 3 So blast…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024
  • Teknologi

    Google luncurkan search engine code source

    9 Oktober, 2006 /

    Bagi yang suka mencari kode program komputer, google menyediakan sarana pencariannya, silahkan anda coba di http://www.google.com/codesearch disana bisa ditemukan kode-kode program yang bisa anda gunakan sehari-hari.

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024
  • Hukum

    Komisi Penyiaran Indonesia dan Penegakan Hukum Pidana

    6 Oktober, 2006 /

    Mengingat saat ini makin menjamurnya stasiun TV swasta yang menjamur, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tengah melakukan pembenahan dalam rangka memberikan sanksi pidana terhadap stasiun TV yang telah melakukan pelanggaran pidana. Dari segi kebebasan pers, memang hal ini sangat sulit karena pers memiliki kebebasan dalam mengekspose suatu berita. Namun penegakan yang akan dilakukan KPI adalah dari segi non-jurnalisme yaitu tayangan-tayangan berupa film atau bisa dikata bukan hasil suatu jurnalisme. Dapat dimengerti hal ini terkait dengan banyaknya tayangan yang menonjolkan kekerasan, cabul dsb yang sangat mempengarui penonton. Memang beberapa stasiun TV sudah melakukan pencantuman ikon Bimbingan orang tua untuk siaran yang seharusnya memerlukan bimbingan dari orang tua bagi anak-anak. Namun hal…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Perlindungan Saksi dan Korban

    5 Juli, 2026

    Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia

    1 Juli, 2026

    Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.

    8 Juli, 2026
  • Hukum

    Diskresi penahanan oleh aparat penegak hukum

    29 September, 2006 /

    Pasal penahanan dalam KUHAP khususnya pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Hingga saat ini masih menimbulkan argumentasi dari berbagai kalangan. Kenyataan yang terjadi, pasal ini menjadi senjata ampuh dari aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan dengan alasan seperti diatas yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Aparat…

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.

    8 Juli, 2026

    Penguatan sistem bank di Indonesia

    29 Juni, 2026

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026
  • Hukum

    Deklarasi tentang Hak-hak Anak

    18 September, 2006 /

    Tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB secara aklamasi mensahkan Deklarasi Hak Anak-anak. Jiwa dokumen ini tercermin di dalam mukadimah Deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain, umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-ank mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama. Akhirnya Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta”. Selengkapnya dapat anda download dengan klik kanan pada link dibawah dan save target: http://www.santoslolowang.com/data/Artikel/Deklarasi_Hak_Anak.pdf

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

    3 Juli, 2026

    Tindak Pidana Korupsi

    1 Juli, 2026

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
  • Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
  • Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.
  • Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.
  • Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
  • Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
  • Reformasi Hukum Pidana Anak
  • Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
  • Perlindungan Saksi dan Korban
  • Hukuman Mati di Indonesia
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.