SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

Kasus korupsi pejabat kejaksaan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

baca selengkapnya
30 Juli, 2026
Cyberlaw, Hukum, Law

Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice

A radiant dawn of fairness rises for all." or "Justice shines brighter, protecting Indonesia's future.

baca selengkapnya
27 Juni, 2026
Hukum

Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

KUHAP saat ini, warisan kolonial Belanda, segera perlu direformasi.

baca selengkapnya
1 Agustus, 2026
Hukum

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu bertujuan memastikan kelancaran alur penanganan perkara pidana antarlembaga.

baca selengkapnya
8 Agustus, 2026
Hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

TPPU adalah tindak pidana menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.

baca selengkapnya
6 Juli, 2026
  • Teknologi

    Knol, Teknologi Google penyaing Wikipedia

    16 Desember, 2007 /

    Google mengundang beberapa penulis untuk menulis di ensiklopedianya, dengan akan dihadirkannya teknologi yang menyaingi Wikipedia ini maka dipastikan akan menarik beberapa penulis ensiklopedia online. Dalam blognya, penulis akan mendapatkan pembagian dari hasil iklan yang ditayangkan di ensiklopedia online tersebut. Selain itu akan disediakan software khusus sehingga penulis hanya berkonsentrasi penuh terhadap tulisannya. Arti dari Knol oleh Google adalah satu unit ilmu pengetahuan (Knowledge Unit).

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024
  • Hukum

    Lama tidak menulis

    10 Desember, 2007 /

    Setelah hampir enam bulan tidak pernah menulis di blog saya, rasanya sudah sangat ketinggalan websitenya. Hal ini karena kesibukan dalam mempersiapkan diri menghadapi Ujian Advokat yang baru saja dilewati pada hari Sabtu, 8 Desember 2007 yang lalu. Nah, sekarang siap lagi di depan komputer dan memantau dari balik layar monitor.

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

    30 Juli, 2026

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia

    28 Juni, 2026
  • Hukum

    Dirgahayu Republik Indonesia ke-62

    17 Agustus, 2007 /

    Dirgahayu Republik Indonesia ke-62, 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2007

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026

    Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.

    18 Juli, 2026

    Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.

    28 Juli, 2026
  • Hukum

    Download lagu Indonesia Raya

    5 Agustus, 2007 /

    Lagu Indonesia Raya versi asli ditemukan oleh Roy Suryo bersama timnya, hal ini sempat dilansir oleh berbagai media masa nasional. Roy Suryo mengklaim teah menemukan lagu Indonesia Raya dari luar negeri seperti diberitakan di http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=139642 Namun, setelah saya telusuri kembali dengan googling, ternyata versi ini telah banyak beredar di internet dan sempat diupload di youtube.com akhir Desember 2006, Kita tidak tahu apa maksud Roy Suryo mengklaim telah menemukan versi aslinya itu bagaimana.. tunggu aja kelanjutannya. Download lagu Indonesia Raya http://www.santoslolowang.com/data/Arsip/Lagu_Indonesia_Raya.flv (9.4MB). Sebelumnya anda harus memiliki FLV Player yang bisa didownload disini: http://www.tekool.net/flash/flv_player/index_en.html (versi Beta)

    baca selengkapnya
    santos 6 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026

    Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.

    28 Juli, 2026

    Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.

    15 Juli, 2026
  • Hukum

    Seruan kepada publik – Kasus Lumpur Lapindo

    10 Mei, 2007 /

    SERUAN KEPADA PUBLIK SOAL PENANGANAN KASUS LUMPUR LAPINDO UMUM Bahwa kasus semburan lumpur Lapindo telah terjadi sejak 29 Mei 2006 atau saat ini menjelang 1 (satu) tahun. Tetapi kita melihat penanganan kasus tersebut dilakukan tidak dengan dukungan kebijakan pemerintahan negara yang adil. Bahkan terakhir Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14/2007 yang membatasi tanggung jawab Lapindo dalam memberikan ganti kerugian kepada masyarakat korban dengan berpedoman pada peta wilayah korban hingga 22 Maret 2007. Akibatnya, rakyat harus menanggung beban untuk ‘membantu’ Lapindo sebab akhirnya dana negara (APBN) harus turut tersedot untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh kesalahan korporasi, bukan bencana alam. Di sisi lain, berkaca pada kasus-kasus kejahatan ekologis lainnya seperti kasus…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026

    Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

    28 Juli, 2026

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026
  • Hukum

    Mahkamah Konstitusi memutuskan APBN 2007 Inkonstitusional

    2 Mei, 2007 /

    Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusannya hari Senin, 1 Mei 2007 menyatakan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN tahun anggaran 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. APBN 2007 menetapkan anggaran pendidikan sebesar 11,8% dari total bujet. Padahal, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengeksekusi putusan MK, tidak diberikan kewenangan kepada orang atau jabatan manapun dalam mengeksekusi putusannya, jadi semuanya diserahkan kembali kepada pemerintah apakah mau menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai UUD 45.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara

    7 Agustus, 2026

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026
  • Hukum

    Siaran ALIANSI BURUH MENGGUGAT untuk MAYDAY 2007

    29 April, 2007 /

    Content-Disposition: inline ALIANSI BURUH MENGGUGAT = Jalan Basuki Rahmat, Kober Ulu, Jatinegara, Jakarta Timur. Telp/fax: 021-85912703, 021-9306925= 4  1 Me= i 2007: Deklarasi Buruh Indonesia MELAWAN PENJAJAHAN B= ENTUK BARU serta ANTEKNYA!  Selamat Hari Buruh Internasional=85. Kemenangan perjuang= an kawan-kawan buruh pada tahun 1886 dalam memperjuangkan pengurangan jam k= erja menjadi 8 jam/hari adalah perjuangan yang tetap harus diingat oleh seluruh buruh dunia karena= lewat perjuangan dan pengorbanan tersebut lah hari ini kita bisa menikmati= 8 jam kerja/hari. Perjuangan 8 jam kerja/hari merupakan kebutuhan konkrit = kaum buruh saat itu karena kerja selama 12-15 jam/hari saat itu mengkibatka= n banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dan kaum buruh menjadi terisolasi= dari…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia

    28 Juni, 2026

    Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan

    8 Juli, 2026

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
  • Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
  • Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
  • Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
  • Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
  • Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
  • Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.
  • Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
  • Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
  • Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.