-
Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
Praktik penyuapan dalam proses penyidikan berpotensi menghambat proses hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
-
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
Kewenangan penyidik KUHAP lama kurang tegas atur batas dan pengawasan.
Anda Mungkin Suka Juga
Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
-
Pentingnya Peta Agraria dan Pemetaan Partisipatif sebagai Alat Perlindungan Tanah Adat
Peta agraria dan pemetaan partisipatif menjadi instrumen vital melindungi hak tanah adat dari alih fungsi dan sengketa.
Anda Mungkin Suka Juga
DPR Awasi Kesetaraan Proses Hukum – Panja Komisi III DPR RI memastikan proses hukum terhadap Febrie dilakukan setara dengan tersangka korupsi lainnya, tanpa perlakuan istimewa.
Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
-
Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
## Excerpt **Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan** merupakan agenda mendesak dalam penegakan keadilan di Indonesia. Transformasi ini mencakup perbaikan regulasi, proses peradilan, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan demi mewujudkan sistem hukum yang adil dan manusiawi.
Anda Mungkin Suka Juga
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
-
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Lapas penuh sesak adalah cerminan masalah peradilan pidana.
Anda Mungkin Suka Juga
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
-
Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
Konflik agraria yang kompleks memerlukan penanganan komprehensif, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya.
Anda Mungkin Suka Juga
Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Masalah sistem keuangan nasional
-
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
Gadai adat memperkuat sistem jaminan fidusia masyarakat.
Anda Mungkin Suka Juga
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.
