SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Cyberlaw, Hukum, Software, Teknologi

Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

Perkembangan teknologi menuntut pembaruan hukum acara untuk bukti elektronik dan penyadapan.

baca selengkapnya
15 Agustus, 2026
Religion

Merry Christmas and Happy New Year

Merry Christmas and Happy New Year itulah ungkapan yang selalu terdengar ketika memasuki bulan Desember. Karena itu pada saat ini Saya hanya ingin menyampaikan Selamat Hari Natal 25 Desember 2025…

baca selengkapnya
25 Desember, 2014
Hukum

Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan

Praperadilan ijazah Jokowi merupakan langkah hukum penting untuk menegakkan keadilan.

baca selengkapnya
8 Juli, 2026
Hukum

Penguatan sistem bank di Indonesia

Reformasi sistem bank merupakan fondasi stabilitas ekonomi nasional.

baca selengkapnya
29 Juni, 2026
Hukum

Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah

UU Cipta Kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah

baca selengkapnya
12 Agustus, 2026
  • Teknologi

    Knol, Teknologi Google penyaing Wikipedia

    16 Desember, 2007 /

    Google mengundang beberapa penulis untuk menulis di ensiklopedianya, dengan akan dihadirkannya teknologi yang menyaingi Wikipedia ini maka dipastikan akan menarik beberapa penulis ensiklopedia online. Dalam blognya, penulis akan mendapatkan pembagian dari hasil iklan yang ditayangkan di ensiklopedia online tersebut. Selain itu akan disediakan software khusus sehingga penulis hanya berkonsentrasi penuh terhadap tulisannya. Arti dari Knol oleh Google adalah satu unit ilmu pengetahuan (Knowledge Unit).

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024
  • Hukum

    Lama tidak menulis

    10 Desember, 2007 /

    Setelah hampir enam bulan tidak pernah menulis di blog saya, rasanya sudah sangat ketinggalan websitenya. Hal ini karena kesibukan dalam mempersiapkan diri menghadapi Ujian Advokat yang baru saja dilewati pada hari Sabtu, 8 Desember 2007 yang lalu. Nah, sekarang siap lagi di depan komputer dan memantau dari balik layar monitor.

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    DPR Awasi Kesetaraan Proses Hukum – Panja Komisi III DPR RI memastikan proses hukum terhadap Febrie dilakukan setara dengan tersangka korupsi lainnya, tanpa perlakuan istimewa.

    28 Juli, 2026

    Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.

    18 Juli, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026
  • Hukum

    Dirgahayu Republik Indonesia ke-62

    17 Agustus, 2007 /

    Dirgahayu Republik Indonesia ke-62, 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2007

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026

    Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah

    5 Agustus, 2026

    Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.

    28 Juli, 2026
  • Hukum

    Download lagu Indonesia Raya

    5 Agustus, 2007 /

    Lagu Indonesia Raya versi asli ditemukan oleh Roy Suryo bersama timnya, hal ini sempat dilansir oleh berbagai media masa nasional. Roy Suryo mengklaim teah menemukan lagu Indonesia Raya dari luar negeri seperti diberitakan di http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=139642 Namun, setelah saya telusuri kembali dengan googling, ternyata versi ini telah banyak beredar di internet dan sempat diupload di youtube.com akhir Desember 2006, Kita tidak tahu apa maksud Roy Suryo mengklaim telah menemukan versi aslinya itu bagaimana.. tunggu aja kelanjutannya. Download lagu Indonesia Raya http://www.santoslolowang.com/data/Arsip/Lagu_Indonesia_Raya.flv (9.4MB). Sebelumnya anda harus memiliki FLV Player yang bisa didownload disini: http://www.tekool.net/flash/flv_player/index_en.html (versi Beta)

    baca selengkapnya
    santos 6 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026

    Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).

    21 Juli, 2026

    Tindak Pidana Korupsi

    1 Juli, 2026
  • Hukum

    Seruan kepada publik – Kasus Lumpur Lapindo

    10 Mei, 2007 /

    SERUAN KEPADA PUBLIK SOAL PENANGANAN KASUS LUMPUR LAPINDO UMUM Bahwa kasus semburan lumpur Lapindo telah terjadi sejak 29 Mei 2006 atau saat ini menjelang 1 (satu) tahun. Tetapi kita melihat penanganan kasus tersebut dilakukan tidak dengan dukungan kebijakan pemerintahan negara yang adil. Bahkan terakhir Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14/2007 yang membatasi tanggung jawab Lapindo dalam memberikan ganti kerugian kepada masyarakat korban dengan berpedoman pada peta wilayah korban hingga 22 Maret 2007. Akibatnya, rakyat harus menanggung beban untuk ‘membantu’ Lapindo sebab akhirnya dana negara (APBN) harus turut tersedot untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh kesalahan korporasi, bukan bencana alam. Di sisi lain, berkaca pada kasus-kasus kejahatan ekologis lainnya seperti kasus…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal

    20 Agustus, 2026

    Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.

    18 Juli, 2026
  • Hukum

    Mahkamah Konstitusi memutuskan APBN 2007 Inkonstitusional

    2 Mei, 2007 /

    Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusannya hari Senin, 1 Mei 2007 menyatakan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN tahun anggaran 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. APBN 2007 menetapkan anggaran pendidikan sebesar 11,8% dari total bujet. Padahal, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengeksekusi putusan MK, tidak diberikan kewenangan kepada orang atau jabatan manapun dalam mengeksekusi putusannya, jadi semuanya diserahkan kembali kepada pemerintah apakah mau menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai UUD 45.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.

    22 Agustus, 2026

    Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.

    28 Juli, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026
  • Hukum

    Siaran ALIANSI BURUH MENGGUGAT untuk MAYDAY 2007

    29 April, 2007 /

    Content-Disposition: inline ALIANSI BURUH MENGGUGAT = Jalan Basuki Rahmat, Kober Ulu, Jatinegara, Jakarta Timur. Telp/fax: 021-85912703, 021-9306925= 4  1 Me= i 2007: Deklarasi Buruh Indonesia MELAWAN PENJAJAHAN B= ENTUK BARU serta ANTEKNYA!  Selamat Hari Buruh Internasional=85. Kemenangan perjuang= an kawan-kawan buruh pada tahun 1886 dalam memperjuangkan pengurangan jam k= erja menjadi 8 jam/hari adalah perjuangan yang tetap harus diingat oleh seluruh buruh dunia karena= lewat perjuangan dan pengorbanan tersebut lah hari ini kita bisa menikmati= 8 jam kerja/hari. Perjuangan 8 jam kerja/hari merupakan kebutuhan konkrit = kaum buruh saat itu karena kerja selama 12-15 jam/hari saat itu mengkibatka= n banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dan kaum buruh menjadi terisolasi= dari…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.

    12 Juli, 2026

    Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.

    28 Juli, 2026

    Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

    30 Juli, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
  • Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
  • Polarisasi politik dan polarisasi identitas
  • Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
  • Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
  • Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
  • Independensi dan efektivitas lembaga peradilan
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.