-
Microsoft Security Roadshow
MICROSOFT SECURITY ROADSHOW IS BACK!!! Dont miss the most Savage IT Pro event in FY 07.. With Steve Riley as the commander in chief, 4 APAC + 1 MS Indo security specialist, 2 top underground hackers – first time speak at MS stage – and supported by 2 most provocative underground community Jasakom and Security-1st !!! We will rock Jakarta with the most stimulating Topics you’ve ever experienced before, “The Uncensored Discussion with Steve Riley” and “Live Hacking Case Study” Even more, We will Launch the next generation, earth breaking products ; System Center, Forefront and the most anticipated product of the decade, Windows Server “Longhorn” BETA 3 So blast…
-
Google luncurkan search engine code source
Bagi yang suka mencari kode program komputer, google menyediakan sarana pencariannya, silahkan anda coba di http://www.google.com/codesearch disana bisa ditemukan kode-kode program yang bisa anda gunakan sehari-hari.
-
Komisi Penyiaran Indonesia dan Penegakan Hukum Pidana
Mengingat saat ini makin menjamurnya stasiun TV swasta yang menjamur, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tengah melakukan pembenahan dalam rangka memberikan sanksi pidana terhadap stasiun TV yang telah melakukan pelanggaran pidana. Dari segi kebebasan pers, memang hal ini sangat sulit karena pers memiliki kebebasan dalam mengekspose suatu berita. Namun penegakan yang akan dilakukan KPI adalah dari segi non-jurnalisme yaitu tayangan-tayangan berupa film atau bisa dikata bukan hasil suatu jurnalisme. Dapat dimengerti hal ini terkait dengan banyaknya tayangan yang menonjolkan kekerasan, cabul dsb yang sangat mempengarui penonton. Memang beberapa stasiun TV sudah melakukan pencantuman ikon Bimbingan orang tua untuk siaran yang seharusnya memerlukan bimbingan dari orang tua bagi anak-anak. Namun hal…
Anda Mungkin Suka Juga
Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.
Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice
Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.
-
Diskresi penahanan oleh aparat penegak hukum
Pasal penahanan dalam KUHAP khususnya pasal 21 ayat (1) yang berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Hingga saat ini masih menimbulkan argumentasi dari berbagai kalangan. Kenyataan yang terjadi, pasal ini menjadi senjata ampuh dari aparat penegak hukum untuk melakukan penahanan dengan alasan seperti diatas yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Aparat…
Anda Mungkin Suka Juga
Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia
Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.
-
Deklarasi tentang Hak-hak Anak
Tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB secara aklamasi mensahkan Deklarasi Hak Anak-anak. Jiwa dokumen ini tercermin di dalam mukadimah Deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain, umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-ank mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama. Akhirnya Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta”. Selengkapnya dapat anda download dengan klik kanan pada link dibawah dan save target: http://www.santoslolowang.com/data/Artikel/Deklarasi_Hak_Anak.pdf
Anda Mungkin Suka Juga
Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
-
Mesin Pencari Hotel
Google sebagai salah satu search engine terbaik saat ini, kini melakukan langkah baru dengan merelease search engine khusus untuk hotel diseluruh dunia. Dengan perpaduan teknologi peta digital sehingga Hotel yang dicari bisa diintegrasikan dengan peta digital. Dengan fasilitas ini kita bisa mencari hotel diseluruh dunia untuk penginapan dimana tujuan yang akan kita inginkan. Nah, bagi kamu yang ingin mencoba search engine terbaru ini silahkan akses langsung di: http://www.hotelworldmap.com
-
Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara
Ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara PTUN: 1. Peranan hakim yang aktif krn ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil (psl 63/2a.b, psl 80/1, psl 85, psl 95/1, psl 103/1) 2. Kompensasi ketidak seimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. 3. Sistim pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas. 4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat (vide psl 67). 5. Keputusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita (melebihi tuntutan penggugat) tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam UU. 6. Terhadap putusan hakim TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya…
Anda Mungkin Suka Juga
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
