SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu bertujuan memastikan kelancaran alur penanganan perkara pidana antarlembaga.

baca selengkapnya
8 Agustus, 2026
Hukum

Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.

DPR mendesak Kejagung menghadirkan penyidik independen tanpa afiliasi Febrie demi proses hukum bebas konflik kepentingan.

baca selengkapnya
28 Juli, 2026
Hukum, Pidana

Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

Kasus Febrie mendorong reformasi pengawasan internal.

baca selengkapnya
28 Juli, 2026
Hukum

Penguatan sistem bank di Indonesia

Reformasi sistem bank merupakan fondasi stabilitas ekonomi nasional.

baca selengkapnya
29 Juni, 2026
Hukum

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

TPPU adalah tindak pidana menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.

baca selengkapnya
6 Juli, 2026
  • Hukum

    Deklarasi tentang Hak-hak Anak

    18 September, 2006 /

    Tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB secara aklamasi mensahkan Deklarasi Hak Anak-anak. Jiwa dokumen ini tercermin di dalam mukadimah Deklarasi tersebut, yang menyatakan antara lain, umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-ank mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama. Akhirnya Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta”. Selengkapnya dapat anda download dengan klik kanan pada link dibawah dan save target: http://www.santoslolowang.com/data/Artikel/Deklarasi_Hak_Anak.pdf

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.

    28 Juli, 2026

    Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.

    28 Juli, 2026

    Kebebasan pers dan hak atas informasi publik

    31 Agustus, 2026
  • Umum

    Mesin Pencari Hotel

    13 September, 2006 /

    Google sebagai salah satu search engine terbaik saat ini, kini melakukan langkah baru dengan merelease search engine khusus untuk hotel diseluruh dunia. Dengan perpaduan teknologi peta digital sehingga Hotel yang dicari bisa diintegrasikan dengan peta digital. Dengan fasilitas ini kita bisa mencari hotel diseluruh dunia untuk penginapan dimana tujuan yang akan kita inginkan. Nah, bagi kamu yang ingin mencoba search engine terbaru ini silahkan akses langsung di: http://www.hotelworldmap.com

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Hukum

    Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

    25 Agustus, 2006 /

    Ciri khusus yang menjadi karakteristik Hukum Acara PTUN: 1. Peranan hakim yang aktif krn ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil (psl 63/2a.b, psl 80/1, psl 85, psl 95/1, psl 103/1) 2. Kompensasi ketidak seimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. 3. Sistim pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas (vrijbewijs) yang terbatas. 4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang digugat (vide psl 67). 5. Keputusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita (melebihi tuntutan penggugat) tetapi dimungkinkan adanya reformatio in peius (membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diatur dalam UU. 6. Terhadap putusan hakim TUN berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya…

    baca selengkapnya
    santos 6 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.

    8 Juli, 2026

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026
  • Hukum

    UPAYA HUKUM

    24 Agustus, 2006 /

    Banding a. Pernyataan banding diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah majelis hakim membacakan putusannya atau setelah putusan diberitahukan kpd terdakwa yg tidak hadir dipersidangan. b. Selama perkara banding belum diputus, permintaan banding dapat dicabut, dan apabila sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali. c. Pemohon banding mempunyai hak selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara. d. Memori banding tidak wajib disampaikan. (vide, psl 233 s/d 243). Kasasi a. Permohonan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas. b. Permohonan kasasi diajkan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kpd terdakwa. c. Permohonan kasasi disampaikan kpd panitera pengadilan yang memutus perkaranya dlm tingkat pertama. d. Panitera menulis permohonan dalam…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik

    28 Agustus, 2026

    Tindak Pidana Korupsi

    1 Juli, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026
  • Hukum

    Putusan dan jenis-jenis putusan

    23 Agustus, 2006 /

    Putusan dan jenis-jenis putusan: a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (psl 191/1) b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1) d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026

    Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.

    8 Agustus, 2026

    Tumpang tindih peraturan perundang-undangan

    13 Agustus, 2026
  • Hukum

    Acara pemeriksaan singkat

    22 Agustus, 2006 /

    Acara pemeriksaan singkat (sumir); a. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana b. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tdk melampaui 3 thn. Tata cara pemeriksaan acara singkat pada umumnya berpedoman pada acara biasa. Acara pemeriksaan cepat Tindak pidana ringan yaitu: a. Tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan b. Atau denda sebanyak-banyaknya RP. 7.500 c. Penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dl psl 315 KUHP. (vide, psl 205/1) Tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan: a. Pelimpahan perkara dilakukan penyidik b. Pengajuan perkara tanpa surat dakwaan c. Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal d. Saksi tidak mengucapkan sumpah. e. Berita acara sidang tidak dibuat f. Putusan dalam acara…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    6 Juli, 2026

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026
  • Hukum

    Tuntutan dan pembelaan

    21 Agustus, 2006 /

    Tuntutan dan pembelaan; a. Apabila pemeriksaan dinyatakan selesai oleh ketua sidang b. Apabila semua alat bukti telah rampung diperiksa c. Apabila semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kpd terdakwa maupun terhadap saksi serta sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut. d. Demikian juga surat-surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting sudah dibacakan dalam sidang pengadilan serta sekaligus menanyakan pendapat terdakwa atau JPU akan isi surat dan BAP yang dibacakan. e. Tuntutan dibuat dan dibacakan oleh JPU f. Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan (psl 182/1a dan b) g. Jawab menjawab dengan syarat terdakwa/PH mendapat giliran terakhir. h. Tuntutan dan pembelaan dibuat secara tertulis (psl 182/1c) i. Bagi…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.

    12 Juli, 2026

    Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.

    8 Agustus, 2026

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
  • Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
  • Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
  • Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
  • Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
  • Polarisasi politik dan polarisasi identitas
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.