-
Azas Hukum Acara Perdata
Berikut saya tuliskan beberapa azas dari Hukum Acara Perdata itu yang lazim dan sudah banyak dipergunakan dalam Peradilan Perdata. Azas itu terdiri atas: a. Hakim bersifat menunggu (pasif) – Yang bekepentinganlah yang mengajukan, hakim menunggu (index ne procedat ex officio). (Vide, pasal 118 HIR, 142 RBG). – Ruang lingkup dan luas pokok sengketa ditentukan para pihak. – Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa, sedangkan hakim tidak. (Vide, pasal 130 HIR, 154 RBG). – Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang memutus lebih dari yang dituntut. (Vide, pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR). (beda dengan pidana bisa lebih berat). – Para pihak yang harus membuktikan. b. Sifat terbukanya persidangan –…
Anda Mungkin Suka Juga
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
Tindak Pidana Korupsi
-
Kirim SMS Gratis
Sewaktu saya surfing di GOOGLE dengan keyword SMS gratis, saya kembali menemui beberapa situs Indonesia yang menyediakan fasilitas kirim SMS gratis dari web mereka diantaranya yang saat ini masih aktif adalah: http://www.sindikat.net/sms Disitus yang menggunakan server Mentari dan IM3 ini menyediakan fasilitas kirim SMS gratis dari web mereka, tentunya dibatasi dengan jumlah pengiriman tertentu dalam sehari. Kita tinggal memasukkan nomor tujuan dan pesan yang ingin kita sampaikan kepada nomor tersebut. Walaupun kiriman tidak secepat yang saya sangka (waktu saya test ada delay sekitar 2 jam terkirim ke nomor tujuan) namun fasilitas ini agak lumayan dibandingkan situs lainnya yang harus meminta bayaran. Yang agak mengganggu mungkin adalah pesan sponsor pada footer…
-
Memanfaatkan Google Sitemaps
Fasilitas Google sitemaps ternyata sangat mudah dan kegunaannya yang bisa melisiting dengan cepat website kita di situs pencari yang paling dipakai pengunjung internet. Jika situs Anda masih belum juga di listing di situs GOOGLE maka tips ini mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Sebelum membuat sitemap maka kita daftarkan dahulu situs kita di beberapa pendaftar search engine gratis. Coba manfaatkan fasilitas submit search engine di control panel hosting, yang biasanya diberikan oleh perusahaan hosting atau kalau tidak ada coba link berikut ini: http://www.submitshop.com/freesubmit/freesubmit.html atau http://www.submitshop.com/freesubmit/100engines.html atau bisa mencari di GOOGLE dengan keyword “free submit site” Kemudian dari sisi web, pada header (sebelum ) masukkan beberapa meta tag untuk memanggil robot googlebot…
-
Kirim foto dari HP ke situs web
Ketika bertugas sebagai Staff Laporan Memorandum ke RI-1 pada Posko Nasional Penanggulangan Bencana BAKORNAS Aceh-Nias di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, saya coba lihat ternyata file foto saya masih tersedia di HP dan coba upload langsung ke web ini 😉 Kalau yang ini lagi nyantai duduk di ruang rapat rasanya masih ngantuk 🙂 Yang latar belakangnya adalah kantornya JK pas bersebelahan dengan posko kami. Yang ini koq item banget?? kena matahari pagi, padahal saya mau ambil latar belakang Mesjid di Kantor Wapres. Nah.., kalo yang ini latar belakangnya posko kita yang tercinta hehehe 🙂 karena disana segala suka dan duka waktu menangani Tanggap Darurat selama 3 bulan untuk penanganan Aceh…
-
Hukum dan Perubahan Sosial
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat di sini adalah dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change (pelopor perubahan). Yang dimaksud dengan agent of change ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah sistim sosial, teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan dengan social engineering atau social planning. Perubahan-perubahan yang direncanakan dan dikehendaki oleh warga masyarakat sebagai pelopornya merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar hukum yang sah. Akan tetapi hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk…
Anda Mungkin Suka Juga
Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.
-
Membuat E-Book
Internet sebagai media tanpa batas ternyata menyimpan banyak kesempatan bagi para penulis untuk menuangkan buah pikirannya tentang apa saja. Dengan media ini sarana menulis dapat diejawantahkan sehingga masyarakat luas bisa membaca artikel dari sang penulis. E-Book atau elektronik book adalah tulisan kita yang disampaikan lewat media internet, baik dalam format word, pdf, atau txt biasa. Sarana ini bisa berjalan baik via email (mailing list) maupun via web (blog, atau web site biasa). Manfaat ebook yang sangat besar ini memungkinkan setiap orang bisa mendapatkan informasi apa saja darinya. Selain bentuknya yang digital, sarana penyimpanannya yang tahan lama (karena kita bisa copy datanya ke flashdisk atau CDROM), tidak mudah rusak, mudah dalam…
-
Suatu Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Dengan Pengakuan
Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil, tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi dimuka pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan dibawahnya yang bersangkutan. Pasal 1865 KUHPerdata yang telah disebutkan diatas, atau pasal 163 �RIB (Pasal 283…
