-
Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
Tantangan demokrasi elektoral bagi kualitas representasi.
-
Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
Eksplorasi investasi di tanah adat harus menghormati hukum adat komunitas. Perkembangan ekonomi dan pelestarian ruang hidup masyarakat adat perlu reginjasi. Mencari keseimbangan adalah kunci harmoni pembangunan.
Anda Mungkin Suka Juga
Penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di institusi penegak hukum
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
-
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
Regulasi ekonomi yang ketat dan ditegakkan secara konsisten.
Anda Mungkin Suka Juga
Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
-
Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
Mekanisme plea bargaining percepat penyelesaian perkara.
Anda Mungkin Suka Juga
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
-
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
Implementasi otonomi daerah masih terbatas.
-
Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
Upaya penegakan hukum guna memulihkan hak atas tanah bagi masyarakat adat.
Anda Mungkin Suka Juga
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
-
Polarisasi politik dan polarisasi identitas
Polarisasi politik dan identitas: menajamnya perbedaan, retaknya kesatuan bangsa.
Anda Mungkin Suka Juga
Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
