-
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
KUHAP saat ini, warisan kolonial Belanda, segera perlu direformasi.
Anda Mungkin Suka Juga
Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
-
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
Disrupsi digital terhadap hukum perbankan: antara inovasi dan regulasi.
-
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut dugaan fasilitas konferensi pers yang janggal dalam kasus Febrie.
-
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Kasus korupsi pejabat kejaksaan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.
Anda Mungkin Suka Juga
Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
Polarisasi politik dan polarisasi identitas
-
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat
Penyelesaian sengketa tanah adat: pengadilan dan musyawarah.
Anda Mungkin Suka Juga
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.
-
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Merger, akuisisi, dan konsolidasi bank diatur ketat untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi konsolidasi bank bertujuan menjaga ketahanan sistem keuangan dari potensi risiko. Konsolidasi perbankan diawasi untuk memitigasi risiko sistemik dan menjaga kepercayaan publik.
Anda Mungkin Suka Juga
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
-
Penahanan di Rutan KPK – Kejagung menitipkan tahanan di Rutan KPK demi akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan sinergi antar-aparat penegak hukum.
Sinergi antar-aparat penegak hukum demi akuntabilitas.
Anda Mungkin Suka Juga
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
Masalah sistem keuangan nasional
