-
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
Praperadilan ijazah Jokowi merupakan langkah hukum penting untuk menegakkan keadilan.
Anda Mungkin Suka Juga
Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
-
Reformasi Hukum Pidana Anak
Proses reformasi hukum pidana anak menuju sistem yang lebih adil.
-
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
TPPU adalah tindak pidana menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.
-
Perlindungan Saksi dan Korban
Hak-hak saksi dan korban dilindungi oleh undang-undang.
Anda Mungkin Suka Juga
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia
Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
-
Hukuman Mati di Indonesia
**Hukuman Mati di Indonesia** Hukuman mati di Indonesia merupakan sanksi pidana terberat. Hukuman ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan serius, seperti peredaran narkotika dalam skala besar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Dalam praktiknya, eksekusi hukuman mati dilaksanakan melalui regu tembak dan kerap memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat, aktivis HAM, maupun komunitas hukum mengenai legitimasi moral dan efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan.
-
Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.
-
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana berfokus pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
Anda Mungkin Suka Juga
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia
