-
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
-
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Pencegahan kejahatan siber perbankan saat ini masih bersifat reaktif.
-
Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)
KUHP Baru menata ulang sistem pemidanaan secara komprehensif.
Anda Mungkin Suka Juga
Tindak Pidana Perbankan — Kejahatan seperti fraud, pencucian uang melalui bank, dan penyalahgunaan dana nasaban (UU Perbankan Pasal 49-52).
Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
-
Masalah sistem keuangan nasional
1. Tantangan utama dalam sistem keuangan nasional adalah stabilitas dan regulasi. 2. Evaluasi sistem keuangan nasional mengungkap ketidakseimbangan struktural yang kritis. 3. Permasalahan dalam sistem keuangan nasional memerlukan perbaikan fundamental.
-
Penguatan sistem bank di Indonesia
Reformasi sistem bank merupakan fondasi stabilitas ekonomi nasional.
-
Asas Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege)
Asas Legalitas mengharuskan tindakan pidana diatur undang-undang.
Anda Mungkin Suka Juga
Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
-
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia, Perisai hukum menjaga hak buruh dari ketidakadilan.
