-
Penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di institusi penegak hukum
Dugaan penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di lingkungan institusi penegak hukum.
-
Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
Jual beli jabatan dan nepotisme menggerogoti birokrasi.
Anda Mungkin Suka Juga
Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
DPR Awasi Kesetaraan Proses Hukum – Panja Komisi III DPR RI memastikan proses hukum terhadap Febrie dilakukan setara dengan tersangka korupsi lainnya, tanpa perlakuan istimewa.
-
Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Internasional: Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang BerlakuKetika artis Indonesia dilaporkan melanggar hak cipta oleh pihak luar negeri (atau sebaliknya), hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana mekanismenya.
Perjanjian lisensi internasional menjadi kunci dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik lintas negara, menentukan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa hak cipta musik internasional melibatkan kompleksitas yurisdiksi lintas negara yang menentukan hukum substantif dan prosedural yang berlaku. Ketika artis Indonesia terlibat sengketa dengan pihak asing, penentuan forum hukum yang tepat menjadi krusial, baik melalui yurisdiksi berdasarkan domisili tergugat, tempat terjadinya pelanggaran, atau berdasarkan perjanjian lisensi internasional yang telah disepakati. Mekanisme penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan domestik, arbitrase internasional, atau mediasi berdasarkan konvensi dan perjanjian?? yang mengikat kedua belah pihak.
-
Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah dan Karya Tradisional dari Eksploitasi Komersial Bagaimana melindungi warisan budaya tak benda (folklore, lagu rakyat, motif batik) dari klaim hak cipta oleh pihak yang tidak berhak.
Perlindungan lagu daerah dan motif batik dari eksploitasi komersial menuntut pengakuan kolektif serta kebijakan hukum yang memadai untuk mencegah klaim hak cipta individu atas warisan bersama.
Anda Mungkin Suka Juga
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
-
Pungutan liar (pungli) di tingkat kepolisian dan kejaksaan
Pungutan liar yang merajalela di institusi penegak hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah dan Karya Tradisional dari Eksploitasi Komersial Bagaimana melindungi warisan budaya tak benda (folklore, lagu rakyat, motif batik) dari klaim hak cipta oleh pihak yang tidak berhak.
Tindak Pidana Korupsi
-
Plagiarisme vs Inspirasi: Batas Tipis Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Seni Rupa Membedah kasus-kasus kontroversial di dunia seni visual di mana garis antara “terinspirasi” dan “menjiplak” sulit ditentukan.
Menelusuri batas abstrak antara inspirasi dan plagiarisme dalam seni rupa, kasus-kasus kontroversial mengungkap kompleksitas hak cipta karya visual.
Anda Mungkin Suka Juga
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
-
Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan
1. Tindakan kriminal pemalsuan atau penghilangan barang bukti merusak integritas penyidikan. 2. Penghilangan barang bukti merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku. 3. Pemalsuan bukti dalam penyidikan mengancam validitas proses penegakan hukum secara keseluruhan.
Anda Mungkin Suka Juga
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.
