Ketua Mahkamah Agung (MA) Indonesia Harifin A. Tumpa mengeluarkan surat bernomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010. Seperti diketahui bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 banyak dipertentangkan oleh banyak Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), sehingga KAI melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan ketua MA tersebut. Berikut adalah kutipan asli surat ketua MA tersebut dan bisa didownload disini.

Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR bersaksi dalam sidang gugatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat di Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Maret 2011. Nudirman mengatakan Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan putusan terhadap materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Pihak yang berwenang adalah legislatif sebagai pembuat undang-undang. Politisi Golkar itu menganggap konflik antara Peradi dan KAI sepatutnya tidak terjadi. Sebab, itu hanya perbedaan pendapat tentang penerapan undang-undang. “Saya tegaskan undang-undang itu tidak menentukan wadah tunggal adalah Peradi,” kata dia. Anggota Komisi III DPR tersebut menilai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah organisasi tunggal Advokat. Advokat bebas membentuk organisasi dalam meningkatkan profesionalisme demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) mengumumkan hasil ujian Advokat yang dilaksanakan Desember 2010. Melalui pengumuman website resminya bisa diakses sebagai berikut: Untuk mempercepat akses situs, bagi anda yang ingin langsung melihat pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat 2010 dapat langsung mengklik 2 link berikut: Lihat Hasil Ujian di Situs Peradi http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=7dcadfe7136cea936fa1323c242ea6be Lihat Hasil Ujian di Situs Hukumonline.com http://openx.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=55__zoneid=0__log=no__cb=58ca3bc53b__oadest=http%3A%2F%2Fhukumonline.com%2Fiklan%2Fperadi%2Fpupa2011%2Findex.htm

Judul diatas saya ambil begitu saja untuk trend sepanjang hari ini. Melihat perkembangan kasus suap para wakil rakyat kita yang sebagian sudah nginap sebagai tahanan KPK. Ada banyak dorongan agar mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dapat memberikan kesaksian untuk kasus yang melibatkan para wakil rakyat tersebut. Karena kasus ini memiliki muatan politis yang sangat kuat maka tentunya pendekatan yang diambil harus lebih hati-hati. Semoga KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pemberantasan korupsi dapat terlaksana.