-
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Sengketa royalti musik antara penulis lagu, produser, dan artis sering menjadi pemicu konflik, diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.
-
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Jejak kolusi aparat-sindikat menggerus kepercayaan publik.
Anda Mungkin Suka Juga
Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.
Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
-
Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
Perlindungan Hak Cipta Karya Seni AI Hak cipta karya seni AI: perdebatan yang belum tuntas
Anda Mungkin Suka Juga
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
-
Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
Tindakan sewenang-wenang dalam penahanan tanpa prosedur hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
-
Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.
Revisi KUHAP memperluas pengakuan alat bukti, memperkuat dasar hukum pembuktian.
Anda Mungkin Suka Juga
Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice
Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
-
Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
Pemanfaatan drone dan GIS dalam pendokumentasian ulayat melibatkan komunitas lokal, memastikan akurasi batas sebagai bukti hukum yang sah.
Anda Mungkin Suka Juga
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Penahanan di Rutan KPK – Kejagung menitipkan tahanan di Rutan KPK demi akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan sinergi antar-aparat penegak hukum.
-
Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
Praktik penyuapan dalam proses penyidikan berpotensi menghambat proses hukum.
