-
Perlindungan Saksi dan Korban
Hak-hak saksi dan korban dilindungi oleh undang-undang.
Anda Mungkin Suka Juga
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
-
Hukuman Mati di Indonesia
**Hukuman Mati di Indonesia** Hukuman mati di Indonesia merupakan sanksi pidana terberat. Hukuman ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan serius, seperti peredaran narkotika dalam skala besar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Dalam praktiknya, eksekusi hukuman mati dilaksanakan melalui regu tembak dan kerap memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat, aktivis HAM, maupun komunitas hukum mengenai legitimasi moral dan efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan.
Anda Mungkin Suka Juga
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
-
Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.
-
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana berfokus pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
-
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Uji implikasi hukum teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.
Anda Mungkin Suka Juga
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
-
Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara.
-
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Anda Mungkin Suka Juga
Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.
Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
