SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Hukuman Mati di Indonesia

**Hukuman Mati di Indonesia** Hukuman mati di Indonesia merupakan sanksi pidana terberat. Hukuman ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan serius, seperti peredaran narkotika dalam skala besar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Dalam…

baca selengkapnya
4 Juli, 2026
Hukum

Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

Kerahasiaan data nasabah dijamin UU, dengan pengecualian tertentu.

baca selengkapnya
15 Juli, 2026
Hukum

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu bertujuan memastikan kelancaran alur penanganan perkara pidana antarlembaga.

baca selengkapnya
8 Agustus, 2026
Hukum

Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.

OJK berperan sentral dalam mengatur dan mengawasi perbankan.

baca selengkapnya
10 Juli, 2026
Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

baca selengkapnya
30 Juni, 2026
  • Software

    Free Software Foundation merekomendasikan LibreOffice di OpenOffice.org

    11 Juni, 2011 /

    Setelah pindah ke Apache Software Foundation, OpenOffice.org telah berubah lisensi dari GNU Lesser Public License dengan Lisensi Apache. Perubahan izin dari lisensi copyleft, LGPL, ke non-copyleft, Lisensi Apache, bahwa korporasi yang terlibat (dalam hal ini Oracle dan IBM) lebih mudah untuk mendistribusikan dan komponen dari OpenOffice.org sebagai perangkat lunak tidak bebas. Menurut Free Software Foundation, kebebasan perangkat lunak tidak dapat dijamin dengan Lisensi Apache. Berbeda dengan LGPL, Lisensi Apache tidak membuat wajib bagi distributor untuk mendistribusikan kode sumber dari perangkat lunak. Semua proyek Apache didistribusikan menurut ketentuan Lisensi Apache. Ini adalah lisensi perangkat lunak bebas bukan copyleft; siapa saja yang menerima perangkat lunak dapat mendistribusikannya kepada orang lain dengan persyaratan…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026
  • Software

    Kaspersky Antivirus 2012 dan Internet Security 2012 diluncurkan

    11 Juni, 2011 /

    Kaspersky Lab telah merilis edisi 2012 produk terkenal anti-malware – Kaspersky Antivirus dan Kaspersky Internet Security. Kaspersky antivirus menawarkan dasar yang menawarkan antivirus file, antivirus web, awan scanning dan pertahanan proaktif. Kaspersky Internet Security menawarkan perlindungan yang lebih lengkap dan memiliki berbagai fitur tambahan seperti firewall, sandboxing, dan kontrol orangtua. Perubahan terbesar dalam antarmuka pengguna baru, yang menakjubkan. Tidak ada banyak hal baru, terutama karena produk Kaspersky sudah dikemas sampai penuh dengan fitur. Namun, ada beberapa perbaikan. Fokus dari rilis ini adalah menawarkan perlindungan hibrida yang memanfaatkan kekuatan awan bersama dengan database lokal dan heuristik berbasis teknologi keamanan untuk mengurangi waktu pengiriman rata-rata perlindungan. Perlindungan awan Kaspersky bergantung pada Kaspersky…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026
  • Teknologi

    Pemerintah Malaysia melakukan blokir website MegaUpload dan Website Berbagi File Lainnya

    10 Juni, 2011 /

    Menurut sebuah memo rahasia, pemerintah Malaysia telah memerintahkan ISP di negaranya untuk memblokir situs file sharing termasuk The Pirate Bay dan MegaUpload. Keputusan untuk memblokir situs-situs diambil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) – lengan dari pemerintah Malaysia yang mengawasi telekomunikasi dan industri multimedia di Malaysia. Menurut memo yang dikirim oleh SKMM ke ISP Malaysia, file sharing website merupakan pelanggaran Pasal 41 UU Hak Cipta tahun 1987. The SKMM Oleh karena itu, memerintahkan ISP untuk memblokir akses ke situs-situs dalam Bagian 263 (1) dan 263 (2) dari Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Inilah yang Pasal 263 (1) dan Pasal 263 (2) Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia berkata: (1) lisensi A…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026
  • Teknologi

    Melakukan encode file binary

    10 Juni, 2011 /

    Karena ada beberapa file yang masih dalam keadaan terenkripsi maka secara tak sengaja saya menemukan ada tools secara online untuk melakukan encode maupun decode file kita, ini juga bisa untuk dilakukan pada cryptography pada sebuah email. Nah bagi yang mau mencoba bisa di lihat di www.functions-online.com

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026
  • Hukum

    Inilah Penjelasan Surat Ketua MA mengenai PERADI-KAI

    21 April, 2011 /

    Ketua Mahkamah Agung (MA) Indonesia Harifin A. Tumpa mengeluarkan surat bernomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010. Seperti diketahui bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 banyak dipertentangkan oleh banyak Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), sehingga KAI melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan ketua MA tersebut. Berikut adalah kutipan asli surat ketua MA tersebut dan bisa didownload disini.

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026

    Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

    30 Juli, 2026
  • Hukum

    Kesaksian Nudirman Munir di MK tentang UU Advokat

    8 Maret, 2011 /

    Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR bersaksi dalam sidang gugatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat di Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Maret 2011. Nudirman mengatakan Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan putusan terhadap materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Pihak yang berwenang adalah legislatif sebagai pembuat undang-undang. Politisi Golkar itu menganggap konflik antara Peradi dan KAI sepatutnya tidak terjadi. Sebab, itu hanya perbedaan pendapat tentang penerapan undang-undang. “Saya tegaskan undang-undang itu tidak menentukan wadah tunggal adalah Peradi,” kata dia. Anggota Komisi III DPR tersebut menilai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah organisasi tunggal Advokat. Advokat bebas membentuk organisasi dalam meningkatkan profesionalisme demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penahanan di Rutan KPK – Kejagung menitipkan tahanan di Rutan KPK demi akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan sinergi antar-aparat penegak hukum.

    28 Juli, 2026

    Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.

    3 Agustus, 2026

    Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

    5 September, 2026
  • Hukum

    Inilah hasil ujian Advokat Peradi 2010

    21 Februari, 2011 /

    Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) mengumumkan hasil ujian Advokat yang dilaksanakan Desember 2010. Melalui pengumuman website resminya bisa diakses sebagai berikut: Untuk mempercepat akses situs, bagi anda yang ingin langsung melihat pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat 2010 dapat langsung mengklik 2 link berikut: Lihat Hasil Ujian di Situs Peradi http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=7dcadfe7136cea936fa1323c242ea6be Lihat Hasil Ujian di Situs Hukumonline.com http://openx.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=55__zoneid=0__log=no__cb=58ca3bc53b__oadest=http%3A%2F%2Fhukumonline.com%2Fiklan%2Fperadi%2Fpupa2011%2Findex.htm

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026

    Tindak Pidana Korupsi

    1 Juli, 2026

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
  • Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
  • Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
  • Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
  • Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
  • Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.