-
Review Paket Internet di Manado
Sperti kita ketahui bahda ada beberapa macam cara untuk mendapatkan akses internet, namun yang paling umum dipakai masyarakat saat ini adalah melalui handphone atau PC/laptop. Jika menggunakan maka jaringan yang dipakai adalah GPRS atau 3G sedangkan jika menggunakan PC/laptop bisa via modem atau broadband atau WiFi. Pada dasarnya adalah semua ingin mendapatkan kecepatan dan mengakses internet dan tentunya stabil digunakan tanpa lemot pada jam-jam tertentu. Jika kita menggunakan HP untuk mobile maka semuanya tergantung dari ketersediaan jaringan providernya, jadi walaupun smartphone anda sudah memiliki fasilitas 3G tapi jaringan anda hanya tersedia GPRS maka siap-siaplah anda mendapatkan akses yang sangat lambat. Tidak seperti kota besar lainnya di Indonesia maka kota Manado…
-
Surat Rekomendasi Komnas HAM Terkait Sumpah Advokat
Pada Desember 2012 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima Pengaduan langsung dan surat Pengaduan yang disampaikan oleh Sdr. Yuianto perihal penyampaian dugaan pelanggaran Ham Ketua Pengadilan Tinggi Papua Pada intinya Pengadu menjelaskan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Papua menolak melakukan sumpah advokat kepada para calon advokat yang berasal dari organisasi Advokat KAl. Akibat dari hal tersebut Pengadu telah diperlakukan secara diskriminatif karena Ketua Pengadilan Tinggi Jaya Pura tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 79/PUU-Vlll/2012 tanggal 27 Juni 2011 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PUU-Vll/2009 tanggal 30 Desember 2009. Sehubungan dengan hal itu dan tanpa ikut mencampuri kewenangan Ketua Mahkamah Agung Rl, Komnas HAM perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut…
-
gugatan Peninjauan Kembali (PK)
Apakah mungkin Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan dua kali atas dasar untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, padahal sesuai Pasal 268 Ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatakan ‘Permintaan Peninjauan Kembali Atas Suatu Putusan Hanya Dapat Dilakukan Satu Kali’. Seperti kita ketahui, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar melakukan gugatan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari diterimanya gugatan atau tidak tetapi setiap warga negara berhak untuk melakukan upaya hukum tentunya dengan mengikuti prosedur yang ada walaupun akan sangat sulit bagi hakim konstitusi mengabulkan permintaan mantan ketua KPK tersebut.
Anda Mungkin Suka Juga
Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
-
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Sesuai amanat UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menandatangani terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain: a. Penyelenggaraan Sistem Elektronik; b. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik; c. Tanda Tangan Elektronik; d. Penyelenggaraan Sertfikasi Elektronik; e. Lembaga Sertifikasi Kendalan; dan f. Pengelolaan Nama Domain. Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik dan non pelayanan publik. Khusus untuk penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, yang harus dilakukan sebelum Sistem Eketronik mulai digunakan publik. Sementara untuk…
-
Twitter Denny Indrayana yang kontroversial
Bukan Denny Indrayana namanya kalau tidak membuat kontroversial lewat akun twitternya @dennyindrayana kali ini membuat “tersinggung” semua Advokat karena kicauannya yang sudah kelewatan. Setidaknya ada empat kicauan @DennyIndrayana yang berisi pernyataan tersebut, yang dirilis pada kurun pukul 09.00 sampai pukul 10.30, Sabtu 18 Agustus 2012. Pertama: “Saya pernah advokat, menolak klien kasus korupsi. Sudah sewajibnya #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Kedua: “Banyak kok advokat hebat yg menolak kasus korupsi. #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Ketiga: “TSK korupsi sudah dpt diduga salahnya dari pilihan figur advokatnya #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Keempat: “Tidak sulit identifikasi advokat kotor yg hanya…
Anda Mungkin Suka Juga
Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat
-
The Temper Trap dengan vokalis asal Manado
The Temper Trap, Grup musik asal Australia namun dengan vokalis berasal dari Manado, Indonesia dia adalah Dougy Mandagi. Dimulai dari tahun 2009 dengan personil Dougy Mandagi (vocals, guitar), Lorenzo Sillitto (guitar), Jonny Aherne (bass) dan Toby Dundas (drums). The Temper Trap hingga kini membuat lagu berjudul Sweet Disposition untuk theme song film hollywood 500 Days of Summer yang dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt dan Zooey Deschanel dan saat ini sudah dirilis di 27 bioskop Amerika. Berikut cupikan lagu Sweet Disposition: httpv://www.youtube.com/watch?v=vN7HQrgakZU
-
Google meriahkan HUT RI
Google Indonesia sebagai salah satu mesin pencari favorit saya tampaknya ikut memeriahkan HUT RI dengan mengubah halaman awalnya dengan gambar menarik. Tertarik melihatnya, silahkan coba search di google.co.id berikut penampakannya:
