SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas

Eksplorasi investasi di tanah adat harus menghormati hukum adat komunitas. Perkembangan ekonomi dan pelestarian ruang hidup masyarakat adat perlu reginjasi. Mencari keseimbangan adalah kunci harmoni pembangunan.

baca selengkapnya
26 Agustus, 2026
Hukum, Pidana

Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

KUHP Baru menata ulang sistem pemidanaan secara komprehensif.

baca selengkapnya
29 Juni, 2026
Hukum

Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.

Febrie tersangka korupsi dana ASABRI, merugikan keuangan negara.

baca selengkapnya
28 Juli, 2026
Hukum

Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.

Kejagung terbitkan Sprindik baru dugaan TPPU korupsi ASABRI.

baca selengkapnya
28 Juli, 2026
Hukum

Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).

**Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan NPL untuk kredit bermasalah.**

baca selengkapnya
21 Juli, 2026
  • Hukum

    Selamat atas situs web KAI yang baru

    29 Agustus, 2008 /

    Kongres Advokat Indonesia (KAI) meluncurkan websitenya yang baru sekalian menggunakan nama domain baru www.kongres-advokat-indonesia.org dari nama domain lama dppkai.org yang di redirect otomatis ke website baru tersebut. Meskipun website KAI masih tergolong baru, tapi patut diacungi jempol karena tampilannya sudah bagus dengan komposisi pemilihan warna yang baik. Sekali lagi saya sampaikan selamat atas diluncurkannya website KAI yang baru ini. Namun ada beberapa hal penting yang harus diperbaiki dari sisi menu sebelah kanan yang menunya agak tidak kena dengan menu awal. Mungkin dikemudian hari dapat diperbaiki karena pemakai Opera browser juga sudah banyak :-).

    baca selengkapnya
    santos 4 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026

    Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.

    23 Juli, 2026
  • Umum

    Dirgahayu RI ke 63

    17 Agustus, 2008 /

    Hari ini tepatnya kita memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 63 dengan mengambil tema “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Menuju Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Serta Kita Perkuat Ketahanan Nasional Menghadapi Tantangan Global”.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Umum

    Potensi Masalah pada Ujian Advokat KAI 2008

    12 Agustus, 2008 /

    Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyelenggarakan Ujian Calon Advokat di tahun 2008 yang pelaksanaannya rencananya dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2008. Pengumuman ini sempat dimuat di media masa sehingga cukup menggema namun sayangnya tidak terlalu menggema ke berbagai pelosok tanah air karena sosialisasi yang sangat kurang. Sehingga hal inilah yang akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Potensi masalah yang timbul nampaknya dimulai dari sisi pendaftaran peserta, karena sosialisasi yang kurang sehingga terkesan terburu-buru dan kurang profesional apalagi di tingkat daerah-daerah. Masalah pertama muncul ketika peserta yang sudah mendaftar dan mengirimkan uang pendaftaran dengan cara transfer bank sebesar Rp. 600.000,- tidak siap menghadapi sistim kuota pada setiap daerahnya. Seperti diketahui pada salah satu point…

    baca selengkapnya
    santos 8 Komentar
  • Hukum

    Overmacht (force majeure, keadaan memaksa)

    31 Juli, 2008 /

    Overmacht adalah suatu keandaan yang dapat atau yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan. Di dalam KUHPerdata, soal keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244 dan 1245. Kedua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pembuat undang-undang dimasukkannya Overmacht dalam bagian yang mengatur ganti rugi, ialaha suatu alasan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk membayar ganti rugi. Menurut undang-undang ada 3 elemen yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu 1. tidak memenuhi prestasi 2. ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur 3. faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitur. Hal-hal tentang keadaan memaksa ini,…

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.

    3 Agustus, 2026

    Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik

    28 Agustus, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026
  • Hukum

    Cakupan Praperadilan

    26 Juni, 2008 /

    Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: a. sah atau tidaknya beberapa upaya paksa tertentu. Upaya-upaya paksa apa yang dapat dimintakan praperadilan seharusnya terbatas pada upaya-upaya paksa yang secara tegas ditunjuk oleh KUHAP sebagai dapat dimintakan praperadilan. Pasal 1 butir 10a dan pasal 77a yang mengatur mengenai wewenang ini hanya menyebut tentang penangkapan dan penahanan saja. Ini menunjukkan bahwa praperadilan hanya dapat dimintakan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan. Tetapi dalam pasal 82 (3)d dapat dibaca bahwa melalui praperadilan dapat ditetapkan bahwa “benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian” karenanya “benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”. Ini berarti…

    baca selengkapnya
    santos 9 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026

    Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.

    18 Juli, 2026
  • Teknologi,  Umum

    Paket Unlimited TelkomselFlash di Manado

    30 Mei, 2008 /

    Setelah mengecek langsung dari websitenya Telkomsel bahwa dalam memperingati Ulang Tahun TELKOMSEL ke 13 pada 26 Mei 2008, TELKOMSEL melalui produknya TELKOMSELFlash memperkenalkan 1 varian paket barunya : PAKET UNLIMITED ! PAKET UNLIMITED ini TIDAK mengenal batasan waktu, batasan kapasitas, ataupun pengenaan biaya kelebihan pemakaian yang pada umumnya digunakan. Demikian bunyi PROMOSI seperti yang ada di halaman HOT OFFERING mereka. Harga yang ditawarkan untuk paket Basic adalah Rp. 125.000, up to 256 kbps. Harga ini terbilang sangat murah untuk mobile internet sehingga menarik perhatian saya untuk mencari informasinya. Saya coba hubungi customer service mereka di 08071811811, bicara langsung dengan CS bernama Mba Leony, dan menanyakan apakah pendaftaran TELKOMSELFlash bisa dilakukan…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024
  • Hukum

    Derden Verzet karena hak milik

    4 Mei, 2008 /

    Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga merupakan hak yang diberikan pasal 165 ayat 6 HIR atau pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya. Derden verzet atas alasan hak milik adalah yang paling sering di jumpai dalam suatu kasus. Dalil hak milik dalam suatu gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga, bisa ditujukan terhadap sitra eksekusi yang dilakukan Pengadilan. Kebolehan mengajukan gugatan Derden verzet terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi bentuk…

    baca selengkapnya
    santos 4 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Tumpang tindih peraturan perundang-undangan

    13 Agustus, 2026

    Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.

    28 Juli, 2026

    Kebebasan pers dan hak atas informasi publik

    31 Agustus, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
  • Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
  • Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
  • Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
  • Polarisasi politik dan polarisasi identitas
  • Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.