-
Cakupan Praperadilan
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: a. sah atau tidaknya beberapa upaya paksa tertentu. Upaya-upaya paksa apa yang dapat dimintakan praperadilan seharusnya terbatas pada upaya-upaya paksa yang secara tegas ditunjuk oleh KUHAP sebagai dapat dimintakan praperadilan. Pasal 1 butir 10a dan pasal 77a yang mengatur mengenai wewenang ini hanya menyebut tentang penangkapan dan penahanan saja. Ini menunjukkan bahwa praperadilan hanya dapat dimintakan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan. Tetapi dalam pasal 82 (3)d dapat dibaca bahwa melalui praperadilan dapat ditetapkan bahwa “benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian” karenanya “benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”. Ini berarti…
Anda Mungkin Suka Juga
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
-
Paket Unlimited TelkomselFlash di Manado
Setelah mengecek langsung dari websitenya Telkomsel bahwa dalam memperingati Ulang Tahun TELKOMSEL ke 13 pada 26 Mei 2008, TELKOMSEL melalui produknya TELKOMSELFlash memperkenalkan 1 varian paket barunya : PAKET UNLIMITED ! PAKET UNLIMITED ini TIDAK mengenal batasan waktu, batasan kapasitas, ataupun pengenaan biaya kelebihan pemakaian yang pada umumnya digunakan. Demikian bunyi PROMOSI seperti yang ada di halaman HOT OFFERING mereka. Harga yang ditawarkan untuk paket Basic adalah Rp. 125.000, up to 256 kbps. Harga ini terbilang sangat murah untuk mobile internet sehingga menarik perhatian saya untuk mencari informasinya. Saya coba hubungi customer service mereka di 08071811811, bicara langsung dengan CS bernama Mba Leony, dan menanyakan apakah pendaftaran TELKOMSELFlash bisa dilakukan…
-
Derden Verzet karena hak milik
Derden verzet atau perlawanan pihak ketiga merupakan hak yang diberikan pasal 165 ayat 6 HIR atau pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara, untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya. Tindakan itu karena adanya suatu putusan yang dilawannya. Derden verzet atas alasan hak milik adalah yang paling sering di jumpai dalam suatu kasus. Dalil hak milik dalam suatu gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga, bisa ditujukan terhadap sitra eksekusi yang dilakukan Pengadilan. Kebolehan mengajukan gugatan Derden verzet terhadap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbuka selama eksekusi belum selesai dilaksanakan. Apabila eksekusi sudah selesai dilaksanakan upaya yang dapat ditempuh pihak ketiga bukan lagi bentuk…
Anda Mungkin Suka Juga
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
-
Menggunakan upaya hukum yang irrasional
Dari judulnya anda bisa membayangkan bagaimana mungkin kita menggunakan upaya hukum yang irrasional dalam persidangan? namun hal ini menjadi hal yang biasa di Pengadilan. Bisa anda lihat sendiri apakah ada putusan Pengadilan yang tidak dibanding atau dikasasi? mungkin tidak ada karena putusan apapun akan selalu dihadapi dengan upaya banding atau kasasi, malah sampai menggunakan upaya peninjauan kembali. Motifasi penggunaan upaya hukum yang irrasional pada umumnya karena: – harga diri dan rasa gengsi, – untuk balas dendam agar bisa mengulur-ulur waktu diadakannya eksekusi. Tujuan penegakan hukum telah berobah arah dari arena pertarungan “to enforce the truth and justice“ (menegakkan kebenaran dan keadilan) melenceng menjadi pertarungan merebut kemenangan atau kekalahan. Setiap kemenangan…
Anda Mungkin Suka Juga
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
-
Hari Pendidikan Nasional 2008
Hari ini Jumat 2 Mei 2008 kita sebagai bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2008 dengan tema peringatan adalah “Hardiknas 2008 sebagai Bagian dari Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Bangsa”. Tema ini sengaja diambil untuk mengaitkan hari penting lainnya yang juga jatuh pada bulan Mei ini yaitu hari Kebangkitan Nasional. Diharapkan dengan mengambil tema ini maka kita bisa memperoleh semangat baru terutama semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk membangun negara tercinta kita.
Anda Mungkin Suka Juga
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
-
Selamat Hari Buruh Sedunia dan Kenaikan Isa Almasih
Hari ini tanggal 1 Mei 2008 diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia oleh Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organisation (ILO) tanggal 1 Mei merupakan peringatan agar kepentingan para Buruh/Pekerja dapat lebih diperhatikan terutama kesejahteraan dan mendapatkan hak yang lebih layak dikemudian hari. Hari ini juga tanggal 1 Mei 2008 oleh umat Kristiani diperingati sebagai Hari Kenaikan Isa Almasih dimana Yesus Kristus sebagai anak Allah yang sudah mati pada 40 hari yang lalu dan diperingati sebagai Hari Paskah, kini bangkit dan naik ke Sorga. Oleh karena itu umat Kristiani memperingati Kenaikan Yesus Kristus ini sebagai kemenangan dan penggenapan nubuatan-Nya. Amin.. Amin… 🙂
-
Harapan dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia
Akhirnya Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) resmi terbentuk sehingga sudah seharusnya lembaga ini memprioritaskan para wajib pajak yang merasa dirugikan dengan banyaknya kasus tagihan dobel seperti yang pernah dialami salah satu principal kami. Hal yang paling menonjol adalah ketidak sesuaian data antara kantor pajak dan para wajib pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berbuntut perselisihan. Banyaknya para wajib pajak yang tidak mengerti dengan sistem perpajakan diakibatkan kurangnya sosialisasi dan metode pendekatan kepada para wajib pajak menjadi penyebab tingkat perselisihan pajak. Dengan adanya LBHPI maka perlindungan hukum bagi para wajib pajak akan lebih ditingkatkan demi tercapai keadilan yang merata.
Anda Mungkin Suka Juga
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
