SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

KUHAP saat ini, warisan kolonial Belanda, segera perlu direformasi.

baca selengkapnya
1 Agustus, 2026
Hukum

Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah

Upaya penegakan hukum guna memulihkan hak atas tanah bagi masyarakat adat.

baca selengkapnya
19 Agustus, 2026
Hukum

Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat

Peran PP 71/2012 tentang PTSL dalam perlindungan tanah adat.

baca selengkapnya
22 Juli, 2026
Hukum

Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia

Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia, Perisai hukum menjaga hak buruh dari ketidakadilan.

baca selengkapnya
28 Juni, 2026
Hukum

Polarisasi politik dan polarisasi identitas

Polarisasi politik dan identitas: menajamnya perbedaan, retaknya kesatuan bangsa.

baca selengkapnya
18 Agustus, 2026
  • Hukum

    Download UU ITE

    31 Maret, 2008 /

    Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) No. 11 Tahun 2008 yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 25 Maret 2008 dan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 2008, dapat anda download pada link: http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=library/library-non-ict/written-law/telecommunication/ cyberlaw/uu-ite-25maret08.pdf atau di website saya: http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Telematika_dan_Internet/uu-ite-25maret08.pdf/ Terima kasih kepada Kang Onno W. Purbo yang sudah menyediakan linknya.

    baca selengkapnya
    santos 4 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Polarisasi politik dan polarisasi identitas

    18 Agustus, 2026

    Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.

    28 Juli, 2026

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026
  • Hukum

    Lowongan kerja KPK

    17 Februari, 2008 /

    Dibutuhkan lebih dari sekedar TEKAD untuk memberantas korupsi di Indonesia… Indonesia memanggil Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengisi posisi-posisi jabatan berikut :   NO KELOMPOK STRUKTURAL KODE POSISI Lihat Spesifikasi Jabatan 1 Deputi PIPM S001   2 Direktur Penelitian dan Pengembangan S002   3 Kepala Biro Hukum S003   NO KELOMPOK FUNGSIONAL KODE POSISI Lihat Spesifikasi Jabatan 1 Analis LHKPN F001   2 Pemeriksa Gratifikasi F002   3 Spesialis Penelitian dan Pengembangan F003   4 Spesialis Deputi Penindakan F004   5 Computer Forensic Coordinator F005   6 Information Analyst F006   7 Spesialis Jejaring Informasi (PJKAKI) F007   8…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah

    12 Agustus, 2026

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Tindak Pidana Korupsi

    1 Juli, 2026
  • Hukum

    Arbeidscontract, Labour Contract, Perjanjian kerja

    21 Desember, 2007 /

    Kita bisa melihat pembahasannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Bab VIIA mengenai Perjanjian Kerja pasal 1601. Labour Contract atau perjanjian kerja yang dibuat antara pemborong dengan pemberi pekerjaan borongan atau antara buruh dengan majikan merupakan perikatan bersama dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus disamping persetujuan-persetujuan untuk melakukan jasa tersebut. Perlu digaris bawahi disini bahwa setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, pemberi pekerjaan biasanya akan memberikan upah sesuai dengan kontrak perjanjian kerja yang ada, begitu juga dengan penerima pekerjaan wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai perjanjian.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penguatan sistem bank di Indonesia

    29 Juni, 2026

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.

    31 Juli, 2026
  • Hukum

    Supremasi Hukum atau Pengingkaran Hukum

    20 Desember, 2007 /

    Rule of Law or the Lawlessness of Rulers, begitulah kata-kata yang selalu menjadi kekhawatiran bagi para pencari keadilan di negeri tercinta ini. Ada begitu banyak contoh dan kenyataan yang benar-benar terjadi di tengah aparat penegak hukum kita. Kita bisa melihat bagaimana proses penahanan terhadap tersangka yang tidak sesuai KUHAP, tidak menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Failure to follow the due process), tidak memberi kesempatan kepada Tersangka untuk mengajukan saksi dan bukti meringankan seperti Audi alterum partem (dengarkanlah sisi/pihak lain) ini berarti, setiap tersangka memiliki hak secara hukum untuk mengajukan saksi dan bukti selama proses penyidikan. Kenyataan diatas barulah sebatas pada tahap penyidikan yang masih menimbulkan banyak masalah dalam…

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.

    3 Agustus, 2026

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice

    27 Juni, 2026
  • Teknologi

    Knol, Teknologi Google penyaing Wikipedia

    16 Desember, 2007 /

    Google mengundang beberapa penulis untuk menulis di ensiklopedianya, dengan akan dihadirkannya teknologi yang menyaingi Wikipedia ini maka dipastikan akan menarik beberapa penulis ensiklopedia online. Dalam blognya, penulis akan mendapatkan pembagian dari hasil iklan yang ditayangkan di ensiklopedia online tersebut. Selain itu akan disediakan software khusus sehingga penulis hanya berkonsentrasi penuh terhadap tulisannya. Arti dari Knol oleh Google adalah satu unit ilmu pengetahuan (Knowledge Unit).

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024
  • Hukum

    Lama tidak menulis

    10 Desember, 2007 /

    Setelah hampir enam bulan tidak pernah menulis di blog saya, rasanya sudah sangat ketinggalan websitenya. Hal ini karena kesibukan dalam mempersiapkan diri menghadapi Ujian Advokat yang baru saja dilewati pada hari Sabtu, 8 Desember 2007 yang lalu. Nah, sekarang siap lagi di depan komputer dan memantau dari balik layar monitor.

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.

    28 Juli, 2026

    Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.

    28 Juli, 2026

    Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal

    20 Agustus, 2026
  • Hukum

    Dirgahayu Republik Indonesia ke-62

    17 Agustus, 2007 /

    Dirgahayu Republik Indonesia ke-62, 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2007

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan

    8 Juli, 2026

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026

    Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah

    19 Agustus, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
  • Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
  • Polarisasi politik dan polarisasi identitas
  • Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
  • Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
  • Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
  • Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
  • Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
  • Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.