-
Pungutan liar (pungli) di tingkat kepolisian dan kejaksaan
Pungutan liar yang merajalela di institusi penegak hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.
-
Plagiarisme vs Inspirasi: Batas Tipis Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Seni Rupa Membedah kasus-kasus kontroversial di dunia seni visual di mana garis antara “terinspirasi” dan “menjiplak” sulit ditentukan.
Menelusuri batas abstrak antara inspirasi dan plagiarisme dalam seni rupa, kasus-kasus kontroversial mengungkap kompleksitas hak cipta karya visual.
Anda Mungkin Suka Juga
Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
Hukuman Mati di Indonesia
Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
-
Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan
1. Tindakan kriminal pemalsuan atau penghilangan barang bukti merusak integritas penyidikan. 2. Penghilangan barang bukti merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku. 3. Pemalsuan bukti dalam penyidikan mengancam validitas proses penegakan hukum secara keseluruhan.
-
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Sengketa royalti musik antara penulis lagu, produser, dan artis sering menjadi pemicu konflik, diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.
Anda Mungkin Suka Juga
Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
-
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Jejak kolusi aparat-sindikat menggerus kepercayaan publik.
Anda Mungkin Suka Juga
Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
-
Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
Perlindungan Hak Cipta Karya Seni AI Hak cipta karya seni AI: perdebatan yang belum tuntas
Anda Mungkin Suka Juga
DPR Awasi Kesetaraan Proses Hukum – Panja Komisi III DPR RI memastikan proses hukum terhadap Febrie dilakukan setara dengan tersangka korupsi lainnya, tanpa perlakuan istimewa.
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
-
Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
Tindakan sewenang-wenang dalam penahanan tanpa prosedur hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Penguatan sistem bank di Indonesia
