-
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
Kewenangan penyidik KUHAP lama kurang tegas atur batas dan pengawasan.
-
Pentingnya Peta Agraria dan Pemetaan Partisipatif sebagai Alat Perlindungan Tanah Adat
Peta agraria dan pemetaan partisipatif menjadi instrumen vital melindungi hak tanah adat dari alih fungsi dan sengketa.
-
Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
## Excerpt **Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan** merupakan agenda mendesak dalam penegakan keadilan di Indonesia. Transformasi ini mencakup perbaikan regulasi, proses peradilan, hingga pembinaan di lembaga pemasyarakatan demi mewujudkan sistem hukum yang adil dan manusiawi.
Anda Mungkin Suka Juga
Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.
Pentingnya Peta Agraria dan Pemetaan Partisipatif sebagai Alat Perlindungan Tanah Adat
Hukuman Mati di Indonesia
-
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Lapas penuh sesak adalah cerminan masalah peradilan pidana.
Anda Mungkin Suka Juga
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.
-
Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
Konflik agraria yang kompleks memerlukan penanganan komprehensif, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya.
Anda Mungkin Suka Juga
Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
-
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
Gadai adat memperkuat sistem jaminan fidusia masyarakat.
-
Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
Kebebasan pers, pers bebas menyuarakan kebenaran tanpa tekanan; masyarakat berhak mendapat informasi publik.
