-
Domain Registration Yahoo
Iseng melihat ke domain.yahoo.com ternyata kita ke redirect ke smallbusinessnya yahoo yang beralamat lengkap http://smallbusiness.yahoo.com/domains/. Ini karena saya penasaran apakah Yahoo melakukan promosi pendaftaran domain di situs mereka. Tapi setelah dilihat lebih detail ternyata masih menggunakan harga $9.95/year artinya kita harus membayar sekitar Rp. 93.530/tahun bila kurs rupiah adalah Rp. 9.400/dollar amerika. Walaupun begitu ada banyak fasilitas domain yang sangat baik untuk dicoba. Mungkin masih banyak pemain lokalan yang mematok harga domain lebih murah dan kualitas layanan yang hampir sama dengan yahoo.
-
Kwik-Fit Car Insurance
Di Indonesia mungkin dikenal dengan asuransi garda-oto, nah kalau di UK (United Kingdom) sana.. ada sebuah perusahaan layanan asuransi kendaraan yang namanya Kwik-Fit Car Insurance. Karena begitu murahnya (sekitar £36.00) maka asuransi kendaraan yang satu ini menjadi incaran pemilik kendaraan di UK. Mungkin ada yang berpikir kapan di negara kita bisa mendapatkan jenis asuransi yang murah ini?
-
Unblock youtube
Pemerintah lewat Menkominfo mengeluarkan surat edaran kepada ISP dan penyedia layanan internet agar dengan segala upaya melakukan pemblokiran sebuah film yang sangat meresahkan masyarakat. Namun sejauh mana efektifitas pemblokiran tersebut? Jika hanya sebatas pada blok link yang ada maka banyak user yang akan melakukan bypass proxy. Ini bisa dengan mudahnya didapat di internet dengan cara mencari di search engine seperti google. Seperti misalnya http://www.proxyrat.com/
-
Download UU ITE
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) No. 11 Tahun 2008 yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 25 Maret 2008 dan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 2008, dapat anda download pada link: http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=library/library-non-ict/written-law/telecommunication/ cyberlaw/uu-ite-25maret08.pdf atau di website saya: http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Telematika_dan_Internet/uu-ite-25maret08.pdf/ Terima kasih kepada Kang Onno W. Purbo yang sudah menyediakan linknya.
-
Lowongan kerja KPK
Dibutuhkan lebih dari sekedar TEKAD untuk memberantas korupsi di Indonesia… Indonesia memanggil Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengisi posisi-posisi jabatan berikut : NO KELOMPOK STRUKTURAL KODE POSISI Lihat Spesifikasi Jabatan 1 Deputi PIPM S001 2 Direktur Penelitian dan Pengembangan S002 3 Kepala Biro Hukum S003 NO KELOMPOK FUNGSIONAL KODE POSISI Lihat Spesifikasi Jabatan 1 Analis LHKPN F001 2 Pemeriksa Gratifikasi F002 3 Spesialis Penelitian dan Pengembangan F003 4 Spesialis Deputi Penindakan F004 5 Computer Forensic Coordinator F005 6 Information Analyst F006 7 Spesialis Jejaring Informasi (PJKAKI) F007 8…
Anda Mungkin Suka Juga
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
Tindak Pidana Perbankan — Kejahatan seperti fraud, pencucian uang melalui bank, dan penyalahgunaan dana nasaban (UU Perbankan Pasal 49-52).
Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice
-
Arbeidscontract, Labour Contract, Perjanjian kerja
Kita bisa melihat pembahasannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Bab VIIA mengenai Perjanjian Kerja pasal 1601. Labour Contract atau perjanjian kerja yang dibuat antara pemborong dengan pemberi pekerjaan borongan atau antara buruh dengan majikan merupakan perikatan bersama dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus disamping persetujuan-persetujuan untuk melakukan jasa tersebut. Perlu digaris bawahi disini bahwa setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, pemberi pekerjaan biasanya akan memberikan upah sesuai dengan kontrak perjanjian kerja yang ada, begitu juga dengan penerima pekerjaan wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai perjanjian.
Anda Mungkin Suka Juga
Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
-
Supremasi Hukum atau Pengingkaran Hukum
Rule of Law or the Lawlessness of Rulers, begitulah kata-kata yang selalu menjadi kekhawatiran bagi para pencari keadilan di negeri tercinta ini. Ada begitu banyak contoh dan kenyataan yang benar-benar terjadi di tengah aparat penegak hukum kita. Kita bisa melihat bagaimana proses penahanan terhadap tersangka yang tidak sesuai KUHAP, tidak menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Failure to follow the due process), tidak memberi kesempatan kepada Tersangka untuk mengajukan saksi dan bukti meringankan seperti Audi alterum partem (dengarkanlah sisi/pihak lain) ini berarti, setiap tersangka memiliki hak secara hukum untuk mengajukan saksi dan bukti selama proses penyidikan. Kenyataan diatas barulah sebatas pada tahap penyidikan yang masih menimbulkan banyak masalah dalam…
Anda Mungkin Suka Juga
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.
