SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia

Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia, Perisai hukum menjaga hak buruh dari ketidakadilan.

baca selengkapnya
28 Juni, 2026
Hukum

Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

KUHAP saat ini, warisan kolonial Belanda, segera perlu direformasi.

baca selengkapnya
1 Agustus, 2026
Hukum

Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.

Febrie tersangka korupsi dana ASABRI, merugikan keuangan negara.

baca selengkapnya
28 Juli, 2026
Hukum

Hukuman Mati di Indonesia

**Hukuman Mati di Indonesia** Hukuman mati di Indonesia merupakan sanksi pidana terberat. Hukuman ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan serius, seperti peredaran narkotika dalam skala besar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Dalam…

baca selengkapnya
4 Juli, 2026
Hukum

Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.

Prinsip kehati-hatian mengintegrasikan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG untuk stabilitas bank.

baca selengkapnya
12 Juli, 2026
  • Cyberlaw

    Transaksi Elektronik

    18 April, 2008 /

    Transaksi Elektronik dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini berarti semua transaksi yang dilakukan melalui media elektronika seperti misalnya Handphone, SMS, dan apa saja yang melalui media elektronika maka itu sudah termasuk dalam bagian dari UU ITE ini. Dengan adanya suatu perbuatan hukum melalui media ini maka resiko dan kejadian yang timbul akibat penyalahgunaan yang terjadi melalui media elektronika sudah bisa dikategorikan ke dalam UU ITE. Seperti misalnya transaksi jual beli pulsa secara elektronik yang memungkinkan penjual dan pembeli memperoleh informasi bahwa terjadi suatu transaksi…

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

    3 Juli, 2026

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026
  • Hukum

    Pencopotan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak

    16 April, 2008 /

    Pencopotan Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak adalah bukti keseriusan Mabes POLRI dalam membersihkan jenderal yang tersangkut masalah illegal logging yang marak di propinsi tersebut. Namun pencopotan orang nomor satu di lingkungan Polda Kalbar ini seharusnya diikuti juga dengan pembersihan aparat yang terlibat langsung dalam aksi illegal logging. Ibarat mengungkap suatu tindak kejahatan maka sasaran yang harus dicari adalah rajanya dan kemudian menciduk pion-pionnya. Mudah-mudahan penindakan ini dapat lebih meningkatkan citra POLRI kedepannya dalam usaha memberantas pelaku illegal logging. Pada akhirnya jangan lagi dikenal istilah pindah tugas atau alih tugas tanpa adanya penindakan hukum kepada yang bersangkutan, apalagi bila proses hukum telah berjalan dengan baik maka seharusnya hormatilah…

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.

    8 Agustus, 2026

    Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.

    3 Agustus, 2026

    Tindak Pidana Korupsi

    1 Juli, 2026
  • Hukum

    Menghadapi makelar kasus (markus)

    15 April, 2008 /

    Bagi yang biasa bolak balik pengadilan sangatlah mudah menemukan orang yang namanya markus (makelar kasus) baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Cara pendekatan pun dilakukan secara rapih dan terlihat wajar. Sampai-sampai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) yang baru Marwan Effendy menyatakan masih banyak markus yang berkeliaran di Kejaksaan Agung. Bila anda pertama kali datang ke pengadilan kemungkinan ada yang menawarkan kepada anda untuk mengurus perkara baik perkara kecil seperti tilang maupun pidana atau perdata. Lahan ini memang sering dijadikan objek bagi pencari keadilan yang tidak tahu seluk beluknya sehingga banyak pencari keadilan masuk dalam perangkap si markus ini. Pada umumnya para markus ini melakukan penawaran kepada…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat

    4 September, 2026

    Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas

    26 Agustus, 2026

    Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.

    8 Agustus, 2026
  • Umum

    Mencairkan cek dari google adsense

    15 April, 2008 /

    Barusan dapat surat dari Google, INC yang beralamat dari 1600 Amphitheatre parkway mountain view, CA 94043. Dan dalam surat check tersebut bahwa penerimanya berhak atas sejumlah uang tertentu dan bisa dicairkan menggunakan cek tersebut. Saya kemudian segera mencoba menanyakan hal ini ke bank saya di BCA dan Mandiri juga ke Bank Niaga. Dari hasil penjajakan untuk pencairan cek google adsense ini saya mendapati beberapa kesimpulan: BCA: harus punya rekening koran, artinya kita harus memiliki account Giro yang perbulannya dikenakan administrasi Rp. 26.000, kemudian setoran awal 2.000.000 dan beberapa persyaratan yang banyak. Potongan di bank untuk pencairan cek mencapai 15 dollar belum termasuk potongan bank pengirim, ini biasanya 20 dollar Mandiri:…

    baca selengkapnya
    santos 11 Komentar
  • Hukum

    Penerapan conditio sine qua non

    13 April, 2008 /

    Conditio sine qua non dalam bahasa Latin menurut kamus hukum edisi lengkap adalah syarat mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut “Absolute (ly) condition” yang menyatakan bahwa suatu syarat mutlak harus dicantumkan atau dinyatakan untuk menguatkan atau menetapkan sesuatu perjanjian itu berlaku. Penerapan teori Conditio sine qua non yang dicetuskan oleh Von Burie kemudian menjadi tren dalam menetapkan satus tersangka pidana pembunuhan. Hal ini disebabkan karena adakalanya penyidik sulit menemukan bukti langsung yang sangat kuat untuk dapat dijadikannnya seseorang sebagai tersangka. Biasanya penyidik melakukan hal ini dengan hanya melihat petunjuk dari BAP tersangka lain (saksi mahkota) sehingga terkadang dibuatlah suatu rekonstruksi baru dan BAP baru agar didapat tersangka berdasar teori ini.…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.

    12 September, 2026

    Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.

    10 Juli, 2026

    Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah

    12 Agustus, 2026
  • Teknologi

    Telkom Meluncurkan Speedy Pre-paid

    6 April, 2008 /

    Setelah sekian lama menunggu perubahan yang akan terjadi dalam layanan telkom speedy, maka didapat informasi bahwa telkom speedy akan meluncurkan program speedy pre-paid, jadi bayar dahulu kemudian pakai internet kemudian. Seberapa efektifkah program baru ini bagi pelanggan? Saya coba membahasnya: Speedy Prepaid dapat digunakan melalui line Speedy reguler maupun melalui line Speedy di public area atau hotspot. Dengan demikian kita bisa menggunakan akses wi-fi ketika kita masuk dalam hotspot telkom. Akses Speedy Prepaid dapat menggunakan kartu Speedy Prepaid dan kartu iVAS. Kartu iVAS, baik kartu iVAS fisik maupun iVAS elektronik dapat dibeli lewat SMS 4827 Telkomsel dan Flexi. Sedangkan kartu iVAS fisik dapat dibeli di Plasa Telkom atau outlet Telkom.…

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024
  • Pidana,  Polri

    Upaya Paksa dan Praperadilan

    5 April, 2008 /

    Sudah bukan rahasia lagi apabila dalam penanganan suatu kasus di tingkat penyidik Polri, baik itu berupa pemanggilan dan pemeriksaan akan lebih mengarah kepada adanya upaya paksa. Sebab hal ini ditegaskan dalam kategori upaya paksa atau penindakan pada tingkat penyidikan tindak pidana sesuai dengan himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin yang dikeluarkan Mabes Polri termasuk pada bagian pemanggilan. Hal inilah yang bisa memicu adanya tindakan praperadilan dari mereka yang merasa haknya tidak lagi diperhatikan. Apalagi jika dasar dijadikannya tersangka tidak memiliki bukti yang kuat karena hanya berdasar pada laporan. Itulah sebabnya kedepannya RUU KUHAP akan lebih mempertegas ruang lingkup penahanan yang harus mendapat ijin dari ketua PN setempat atau hakim.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026

    Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

    28 Juli, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
  • Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
  • Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
  • Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
  • Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.
  • Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
  • Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
  • Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
  • Pentingnya Peta Agraria dan Pemetaan Partisipatif sebagai Alat Perlindungan Tanah Adat
  • Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.