SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Penguatan sistem bank di Indonesia

Reformasi sistem bank merupakan fondasi stabilitas ekonomi nasional.

baca selengkapnya
29 Juni, 2026
Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

baca selengkapnya
30 Juni, 2026
Cyberlaw, Hukum

Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.

baca selengkapnya
3 Juli, 2026
Hukum

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.

UU 37/2004 mengatur kepailitan dan PKPU debitur, mengatur hubungan dengan kreditur perbankan.

baca selengkapnya
23 Juli, 2026
Hukum

Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.

Disrupsi digital terhadap hukum perbankan: antara inovasi dan regulasi.

baca selengkapnya
31 Juli, 2026
  • Hukum

    Hukum dan Perubahan Sosial

    25 Juni, 2006 /

    Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat di sini adalah dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change (pelopor perubahan). Yang dimaksud dengan agent of change ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah sistim sosial, teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan dengan social engineering atau social planning. Perubahan-perubahan yang direncanakan dan dikehendaki oleh warga masyarakat sebagai pelopornya merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar hukum yang sah. Akan tetapi hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk…

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026

    Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia

    1 Juli, 2026

    Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah

    5 Agustus, 2026
  • Umum

    Membuat E-Book

    24 Juni, 2006 /

    Internet sebagai media tanpa batas ternyata menyimpan banyak kesempatan bagi para penulis untuk menuangkan buah pikirannya tentang apa saja. Dengan media ini sarana menulis dapat diejawantahkan sehingga masyarakat luas bisa membaca artikel dari sang penulis. E-Book atau elektronik book adalah tulisan kita yang disampaikan lewat media internet, baik dalam format word, pdf, atau txt biasa. Sarana ini bisa berjalan baik via email (mailing list) maupun via web (blog, atau web site biasa). Manfaat ebook yang sangat besar ini memungkinkan setiap orang bisa mendapatkan informasi apa saja darinya. Selain bentuknya yang digital, sarana penyimpanannya yang tahan lama (karena kita bisa copy datanya ke flashdisk atau CDROM), tidak mudah rusak, mudah dalam…

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar
  • Hukum

    Suatu Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Dengan Pengakuan

    23 Juni, 2006 /

    Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil, tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi dimuka pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan dibawahnya yang bersangkutan. Pasal 1865 KUHPerdata yang telah disebutkan diatas, atau pasal 163 �RIB (Pasal 283…

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

    30 Juli, 2026

    Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan

    8 Juli, 2026

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026
  • Hukum

    Tanggapan: PERADI Kembali Buka Pendaftaran Verifikasi dan Pendataan Ulang Advokat

    22 Juni, 2006 /

    Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi tunggal para advokat Indonesia kembali unjuk gigi. Melalui pengumuman resmi yang ditandatangani Ketua Otto Hasibuan dan Wakil Sekretaris Jenderal Hasanuddin Nasution, PERADI menyatakan kembali membuka pendaftaran verifikasi dan pendataan ulang advokat. Pengumuman yang disampaikan baik di media Hukumonline maupun situs resmi PERADI itu, mengundang banyak protes dari berbagai kalangan, karena belum selesai dengan urusan calon advokat yang magang setelah mengikuti ujian advokat, AD-ART yang belum selesai, hingga kepastian ujian ulang bagi calon advokat yang masih terkatung-katung. Itulah sebabnya PERADI yang notabene adalah organisasi induk advokat, seharusnya harus lebih profesional dalam mengambil suatu keputusan. Bukannya membuat keputusan yang hanya berdasar pada beberapa pedoman saja, namun…

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026

    Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.

    8 Juli, 2026

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026
  • Hukum

    Franchise

    22 Juni, 2006 /

    Aktivitas franchising dalam bentuknya yang banyak ditemui saat ini merupakan suatu fenomena bisnis yang baru. Sistim ini sudah dipakai di Indonesia walaupun belum ada badan yang menampung atau mengikuti perkembangan bidang ini. Juga franchise dan sistim franchise masih sangat terbatas yang paham. Namun di Indonesia berlaku dua UU yang menjadi dasar pemberian perlindungan hukum kepada hak milik intellektual perusahaan, yakni UU Patent dan UU Merek.. Dengan adanya UU Patent memungkinkan franchisor memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan adanya usaha peniruan. Yang dapat dipatentkan mencakup antara lain teknologi, proses produksi, sistim dan disain produk. UU Merek menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan yang mendaftarkan mereknya terhadap kemungkinan…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Perlindungan Saksi dan Korban

    5 Juli, 2026

    Penguatan sistem bank di Indonesia

    29 Juni, 2026

    Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.

    12 Juli, 2026
  • Umum

    Geo-Map

    22 Juni, 2006 /

    [wp-geotrack-googlemap] [wp-geotrack-list]

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Hukum

    Anak Luar Nikah Sebagai Ahli Waris Menurut KUHPerdata

    20 Juni, 2006 /

    Seorang anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah. Anak tersebut hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, jadi hanya dapat mewaris harta warisan dari ibunya. Seorang anak luar nikah hanya boleh mewaris rata warisan bapaknya apabila bapak ini mengakui dia sebagai anaknya, tetapi ia tidak boleh mewaris harta warisan dari golongan II, golongan III dan golongan IV. Ia boleh mewaris harta warisan dari semua golongan apabila ia diakui sah yaitu pengakuan yang disahkan di Pengadilan Negeri. Adapun tidak semua anak luar nikah dapat diakui sah karena anak yang lahir dalam sumbang dan anak lahir dalam hasil zinah tidak boleh diakui sah. Mereka hanya boleh mendapatkan biaya…

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

    3 Juli, 2026

    Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan

    8 Juli, 2026

    Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia

    1 Juli, 2026
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
  • Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
  • Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.
  • Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
  • Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
  • Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
  • Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
  • Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat
  • Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
  • Penahanan di Rutan KPK – Kejagung menitipkan tahanan di Rutan KPK demi akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan sinergi antar-aparat penegak hukum.
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.