-
Macam-macam Eksepsi
Macam-macam Eksepsi/tangkisan dalam Hukum Acara yaitu: a. Eksepsi mengenai kekuasaan relatif, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa PN tidak berwenang mengadili perkara. Diajukan sebelum tergugat menjawab pokok perkara. b. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tsb (psl 143 HIR), eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya (tanpa harus diminta oleh tergugat) c. Eksepsi Deklinatoir (mengelakkan), hakim tidak berwenang (psl 133, 134) jika benar maka gugatan penggugat diputus tidak dapat diterima. Dalam hal ini penggugat dapat mengajukan gugatan baru pada pengadilan yang berwenang. d. Eksepsi Dilatoir (menangguhkan, menunda): contoh, tergugat menyatakan bahwa gugatan…
-
Syarat dan Isi Gugatan
Sebelum mengajukan suatu gugatan hendaknya kita memperhatikan beberapa syarat untuk diajukannya suatu gugatan, nah, syarat ini misalnya: a. Diajukan oleh yang punya kepentingan dan hubungan dengan perkara tersebut. b. Diajukan secara tertulis dan lisan (tapi sebaiknya tulisan) c. Orang yang belum dewasa dapat diwakili oleh wali. d. Orang yang dibawah pengampuan dapat diwakili oleh pengampunya. e. Badan Hukum diajukan oleh pengurusnya (direksi) Isi gugatan: a. Identitas para pihak b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan). c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan) Tuntutan tambahan supaya: a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara. b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya…
Anda Mungkin Suka Juga
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
-
Azas Hukum Acara Perdata
Berikut saya tuliskan beberapa azas dari Hukum Acara Perdata itu yang lazim dan sudah banyak dipergunakan dalam Peradilan Perdata. Azas itu terdiri atas: a. Hakim bersifat menunggu (pasif) – Yang bekepentinganlah yang mengajukan, hakim menunggu (index ne procedat ex officio). (Vide, pasal 118 HIR, 142 RBG). – Ruang lingkup dan luas pokok sengketa ditentukan para pihak. – Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa, sedangkan hakim tidak. (Vide, pasal 130 HIR, 154 RBG). – Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang memutus lebih dari yang dituntut. (Vide, pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR). (beda dengan pidana bisa lebih berat). – Para pihak yang harus membuktikan. b. Sifat terbukanya persidangan –…
Anda Mungkin Suka Juga
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
-
Kirim SMS Gratis
Sewaktu saya surfing di GOOGLE dengan keyword SMS gratis, saya kembali menemui beberapa situs Indonesia yang menyediakan fasilitas kirim SMS gratis dari web mereka diantaranya yang saat ini masih aktif adalah: http://www.sindikat.net/sms Disitus yang menggunakan server Mentari dan IM3 ini menyediakan fasilitas kirim SMS gratis dari web mereka, tentunya dibatasi dengan jumlah pengiriman tertentu dalam sehari. Kita tinggal memasukkan nomor tujuan dan pesan yang ingin kita sampaikan kepada nomor tersebut. Walaupun kiriman tidak secepat yang saya sangka (waktu saya test ada delay sekitar 2 jam terkirim ke nomor tujuan) namun fasilitas ini agak lumayan dibandingkan situs lainnya yang harus meminta bayaran. Yang agak mengganggu mungkin adalah pesan sponsor pada footer…
-
Memanfaatkan Google Sitemaps
Fasilitas Google sitemaps ternyata sangat mudah dan kegunaannya yang bisa melisiting dengan cepat website kita di situs pencari yang paling dipakai pengunjung internet. Jika situs Anda masih belum juga di listing di situs GOOGLE maka tips ini mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Sebelum membuat sitemap maka kita daftarkan dahulu situs kita di beberapa pendaftar search engine gratis. Coba manfaatkan fasilitas submit search engine di control panel hosting, yang biasanya diberikan oleh perusahaan hosting atau kalau tidak ada coba link berikut ini: http://www.submitshop.com/freesubmit/freesubmit.html atau http://www.submitshop.com/freesubmit/100engines.html atau bisa mencari di GOOGLE dengan keyword “free submit site” Kemudian dari sisi web, pada header (sebelum ) masukkan beberapa meta tag untuk memanggil robot googlebot…
-
Kirim foto dari HP ke situs web
Ketika bertugas sebagai Staff Laporan Memorandum ke RI-1 pada Posko Nasional Penanggulangan Bencana BAKORNAS Aceh-Nias di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, saya coba lihat ternyata file foto saya masih tersedia di HP dan coba upload langsung ke web ini 😉 Kalau yang ini lagi nyantai duduk di ruang rapat rasanya masih ngantuk 🙂 Yang latar belakangnya adalah kantornya JK pas bersebelahan dengan posko kami. Yang ini koq item banget?? kena matahari pagi, padahal saya mau ambil latar belakang Mesjid di Kantor Wapres. Nah.., kalo yang ini latar belakangnya posko kita yang tercinta hehehe 🙂 karena disana segala suka dan duka waktu menangani Tanggap Darurat selama 3 bulan untuk penanganan Aceh…
-
Hukum dan Perubahan Sosial
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat di sini adalah dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change (pelopor perubahan). Yang dimaksud dengan agent of change ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah sistim sosial, teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan dengan social engineering atau social planning. Perubahan-perubahan yang direncanakan dan dikehendaki oleh warga masyarakat sebagai pelopornya merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar hukum yang sah. Akan tetapi hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk…
Anda Mungkin Suka Juga
Hukuman Mati di Indonesia
Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
