SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

baca selengkapnya
30 Juni, 2026
Hukum

Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.

**Ekserp:** Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia.

baca selengkapnya
18 Juli, 2026
Hukum

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana berfokus pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

baca selengkapnya
2 Juli, 2026
Hukum

Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia

Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia, Perisai hukum menjaga hak buruh dari ketidakadilan.

baca selengkapnya
28 Juni, 2026
Hukum

Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat

Peran PP 71/2012 tentang PTSL dalam perlindungan tanah adat.

baca selengkapnya
22 Juli, 2026
  • Hukum

    Hukuman Mati di Indonesia

    4 Juli, 2026 /

    **Hukuman Mati di Indonesia** Hukuman mati di Indonesia merupakan sanksi pidana terberat. Hukuman ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan serius, seperti peredaran narkotika dalam skala besar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Dalam praktiknya, eksekusi hukuman mati dilaksanakan melalui regu tembak dan kerap memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat, aktivis HAM, maupun komunitas hukum mengenai legitimasi moral dan efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026

    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    6 Juli, 2026

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026
  • Cyberlaw,  Hukum

    Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

    3 Juli, 2026 /

    Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice

    27 Juni, 2026

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026
  • Hukum

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026 /

    Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana berfokus pada proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia

    1 Juli, 2026

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026

    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    6 Juli, 2026
  • Hukum

    Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia

    1 Juli, 2026 /

    Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Uji implikasi hukum teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026

    Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat

    22 Juli, 2026

    Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.

    23 Juli, 2026
  • Hukum

    Tindak Pidana Korupsi

    1 Juli, 2026 /

    Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan

    8 Juli, 2026

    Penguatan sistem bank di Indonesia

    29 Juni, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026
  • Hukum

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026 /

    Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).

    21 Juli, 2026

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026

    Tindak Pidana Korupsi

    1 Juli, 2026
  • Cyberlaw,  Hukum

    Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

    30 Juni, 2026 /

    Pencegahan kejahatan siber perbankan saat ini masih bersifat reaktif.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice

    27 Juni, 2026

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

    3 Juli, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Tindak Pidana Perbankan — Kejahatan seperti fraud, pencucian uang melalui bank, dan penyalahgunaan dana nasaban (UU Perbankan Pasal 49-52).
  • Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
  • Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
  • Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
  • Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.
  • Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
  • Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
  • Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.
  • Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.
  • Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.