-
Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
Implementasi otonomi daerah masih terbatas.
Anda Mungkin Suka Juga
Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
-
Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah
Upaya penegakan hukum guna memulihkan hak atas tanah bagi masyarakat adat.
-
Polarisasi politik dan polarisasi identitas
Polarisasi politik dan identitas: menajamnya perbedaan, retaknya kesatuan bangsa.
-
Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
Perkembangan teknologi menuntut pembaruan hukum acara untuk bukti elektronik dan penyadapan.
-
Tumpang tindih peraturan perundang-undangan
Tumpang tindih peraturan menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Plagiarisme vs Inspirasi: Batas Tipis Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Seni Rupa Membedah kasus-kasus kontroversial di dunia seni visual di mana garis antara “terinspirasi” dan “menjiplak” sulit ditentukan.
Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
Tindak Pidana Korupsi
-
Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
UU Cipta Kerja terhadap hak masyarakat adat atas tanah
-
Independensi dan efektivitas lembaga peradilan
Independensi peradilan merupakan kunci efektivitas lembaga tersebut.
Anda Mungkin Suka Juga
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia
