SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.

**Ekserp:** Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia.

baca selengkapnya
18 Juli, 2026
Hukum

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.

UU 37/2004 mengatur kepailitan dan PKPU debitur, mengatur hubungan dengan kreditur perbankan.

baca selengkapnya
23 Juli, 2026
Hukum

Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Uji material pasal-pasal terkait tanah adat terhadap UUD 1945, terutama terkait hak kesejahteraan sosial.

Putusan MK menegaskan hak kesejahteraan sosial masyarakat adat terkait tanah, memperkuat perlindungan konstitusional.

baca selengkapnya
15 Juli, 2026
Hukum

Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan

1. Tindakan kriminal pemalsuan atau penghilangan barang bukti merusak integritas penyidikan. 2. Penghilangan barang bukti merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku. 3. Pemalsuan bukti dalam penyidikan mengancam validitas…

baca selengkapnya
5 Oktober, 2026
Cyberlaw, Hukum

Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.

baca selengkapnya
3 Juli, 2026
  • Hukum

    Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha Bank — Mekanisme penutupan bank oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan perlindungan simpanan nasabah.

    3 Agustus, 2026 /

    LPS mengatur mekanisme penutupan dan perlindungan simpanan.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penahanan di Rutan KPK – Kejagung menitipkan tahanan di Rutan KPK demi akuntabilitas dan transparansi, menunjukkan sinergi antar-aparat penegak hukum.

    28 Juli, 2026

    Masalah sistem keuangan nasional

    29 Juni, 2026

    Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum

    21 September, 2026
  • Hukum

    Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).

    1 Agustus, 2026 /

    KUHAP saat ini, warisan kolonial Belanda, segera perlu direformasi.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.

    8 Juli, 2026

    Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas

    26 Agustus, 2026

    Tumpang tindih peraturan perundang-undangan

    13 Agustus, 2026
  • Hukum

    Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.

    31 Juli, 2026 /

    Disrupsi digital terhadap hukum perbankan: antara inovasi dan regulasi.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan

    14 September, 2026

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026

    Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat

    22 Juli, 2026
  • Hukum

    Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.

    30 Juli, 2026 /

    Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut dugaan fasilitas konferensi pers yang janggal dalam kasus Febrie.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penguatan sistem bank di Indonesia

    29 Juni, 2026

    Hukuman Mati di Indonesia

    4 Juli, 2026

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026
  • Hukum

    Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

    30 Juli, 2026 /

    Kasus korupsi pejabat kejaksaan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan

    8 Juli, 2026

    Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

    2 Juli, 2026

    Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.

    28 Juli, 2026
  • Hukum

    Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat

    29 Juli, 2026 /

    Penyelesaian sengketa tanah adat: pengadilan dan musyawarah.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.

    19 September, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026

    Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia

    28 Juni, 2026
  • Hukum

    Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

    29 Juli, 2026 /

    Merger, akuisisi, dan konsolidasi bank diatur ketat untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi konsolidasi bank bertujuan menjaga ketahanan sistem keuangan dari potensi risiko. Konsolidasi perbankan diawasi untuk memitigasi risiko sistemik dan menjaga kepercayaan publik.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

    28 Juli, 2026

    Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan

    14 September, 2026

    Kebebasan pers dan hak atas informasi publik

    31 Agustus, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan
  • Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
  • Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
  • Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
  • Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
  • Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.
  • Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
  • Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
  • Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
  • Pentingnya Peta Agraria dan Pemetaan Partisipatif sebagai Alat Perlindungan Tanah Adat
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.