-
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Uji implikasi hukum teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.
Anda Mungkin Suka Juga
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.
-
Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara.
Anda Mungkin Suka Juga
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
Hukuman Mati di Indonesia
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) – KUHAP baru diharapkan memperkuat integrasi antarlembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan). Selama ini koordinasi antarlembaga masih lemah.
-
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Anda Mungkin Suka Juga
Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)
Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
-
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Pencegahan kejahatan siber perbankan saat ini masih bersifat reaktif.
-
Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)
KUHP Baru menata ulang sistem pemidanaan secara komprehensif.
Anda Mungkin Suka Juga
Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
DPR Awasi Kesetaraan Proses Hukum – Panja Komisi III DPR RI memastikan proses hukum terhadap Febrie dilakukan setara dengan tersangka korupsi lainnya, tanpa perlakuan istimewa.
-
Masalah sistem keuangan nasional
1. Tantangan utama dalam sistem keuangan nasional adalah stabilitas dan regulasi. 2. Evaluasi sistem keuangan nasional mengungkap ketidakseimbangan struktural yang kritis. 3. Permasalahan dalam sistem keuangan nasional memerlukan perbaikan fundamental.
Anda Mungkin Suka Juga
Tindak Pidana Perbankan — Kejahatan seperti fraud, pencucian uang melalui bank, dan penyalahgunaan dana nasaban (UU Perbankan Pasal 49-52).
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
-
Penguatan sistem bank di Indonesia
Reformasi sistem bank merupakan fondasi stabilitas ekonomi nasional.
Anda Mungkin Suka Juga
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
