-
Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.
Prinsip kehati-hatian mengintegrasikan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG untuk stabilitas bank.
Anda Mungkin Suka Juga
Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
-
Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.
OJK berperan sentral dalam mengatur dan mengawasi perbankan.
Anda Mungkin Suka Juga
Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.
Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
-
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam UUPA 5/1960 ini merangkum tema sentral artikel secara ringkas, menyoroti aspek perlindungan hak ulayat masyarakat adat berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
-
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
Praperadilan ijazah Jokowi merupakan langkah hukum penting untuk menegakkan keadilan.
-
Reformasi Hukum Pidana Anak
Proses reformasi hukum pidana anak menuju sistem yang lebih adil.
-
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
TPPU adalah tindak pidana menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.
Anda Mungkin Suka Juga
Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
-
Perlindungan Saksi dan Korban
Hak-hak saksi dan korban dilindungi oleh undang-undang.
