-
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam UUPA 5/1960 ini merangkum tema sentral artikel secara ringkas, menyoroti aspek perlindungan hak ulayat masyarakat adat berdasarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
Anda Mungkin Suka Juga
Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
Pentingnya Peta Agraria dan Pemetaan Partisipatif sebagai Alat Perlindungan Tanah Adat
Tafsir UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Masyarakat Adat atas Tanah
-
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
Praperadilan ijazah Jokowi merupakan langkah hukum penting untuk menegakkan keadilan.
-
Reformasi Hukum Pidana Anak
Proses reformasi hukum pidana anak menuju sistem yang lebih adil.
-
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
TPPU adalah tindak pidana menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.
Anda Mungkin Suka Juga
Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
-
Perlindungan Saksi dan Korban
Hak-hak saksi dan korban dilindungi oleh undang-undang.
Anda Mungkin Suka Juga
Peran Pengacara dan Konferensi Pers – Eks penyidik KPK meminta Kejagung mengusut fasilitas konferensi pers pengacara Hotman Paris yang dinilai janggal dalam kasus Febrie.
Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.
Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.
-
Hukuman Mati di Indonesia
**Hukuman Mati di Indonesia** Hukuman mati di Indonesia merupakan sanksi pidana terberat. Hukuman ini diberlakukan bagi pelaku kejahatan serius, seperti peredaran narkotika dalam skala besar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Dalam praktiknya, eksekusi hukuman mati dilaksanakan melalui regu tembak dan kerap memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat, aktivis HAM, maupun komunitas hukum mengenai legitimasi moral dan efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan.
-
Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.
