-
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Sesuai amanat UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menandatangani terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain: a. Penyelenggaraan Sistem Elektronik; b. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik; c. Tanda Tangan Elektronik; d. Penyelenggaraan Sertfikasi Elektronik; e. Lembaga Sertifikasi Kendalan; dan f. Pengelolaan Nama Domain. Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik dan non pelayanan publik. Khusus untuk penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, yang harus dilakukan sebelum Sistem Eketronik mulai digunakan publik. Sementara untuk…
-
Twitter Denny Indrayana yang kontroversial
Bukan Denny Indrayana namanya kalau tidak membuat kontroversial lewat akun twitternya @dennyindrayana kali ini membuat “tersinggung” semua Advokat karena kicauannya yang sudah kelewatan. Setidaknya ada empat kicauan @DennyIndrayana yang berisi pernyataan tersebut, yang dirilis pada kurun pukul 09.00 sampai pukul 10.30, Sabtu 18 Agustus 2012. Pertama: “Saya pernah advokat, menolak klien kasus korupsi. Sudah sewajibnya #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Kedua: “Banyak kok advokat hebat yg menolak kasus korupsi. #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Ketiga: “TSK korupsi sudah dpt diduga salahnya dari pilihan figur advokatnya #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Keempat: “Tidak sulit identifikasi advokat kotor yg hanya…
Anda Mungkin Suka Juga
Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
-
The Temper Trap dengan vokalis asal Manado
The Temper Trap, Grup musik asal Australia namun dengan vokalis berasal dari Manado, Indonesia dia adalah Dougy Mandagi. Dimulai dari tahun 2009 dengan personil Dougy Mandagi (vocals, guitar), Lorenzo Sillitto (guitar), Jonny Aherne (bass) dan Toby Dundas (drums). The Temper Trap hingga kini membuat lagu berjudul Sweet Disposition untuk theme song film hollywood 500 Days of Summer yang dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt dan Zooey Deschanel dan saat ini sudah dirilis di 27 bioskop Amerika. Berikut cupikan lagu Sweet Disposition: httpv://www.youtube.com/watch?v=vN7HQrgakZU
-
Google meriahkan HUT RI
Google Indonesia sebagai salah satu mesin pencari favorit saya tampaknya ikut memeriahkan HUT RI dengan mengubah halaman awalnya dengan gambar menarik. Tertarik melihatnya, silahkan coba search di google.co.id berikut penampakannya:
-
Selamat HUT ke-67 Republik Indonesia tahun 2012
Selamat HUT ke-67 Republik Indonesia tahun 2012 dengan Tema: Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Bekerja Keras untuk Kemajuan Bersama, Kita Tingkatkan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
-
Undang-Undang Bantuan Hukum akankah berjalan mulus di 2013
Undang-Undang Bantuan Hukum yang sudah diketok palu saat sidang paripurna pada 4 Oktober 2011 diharapkan berjalan mulus pada tahun 2013. Seperti kita ketahui bersama akan ada panitia yang menurut Undang-Undang, bertugas melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LPBH). Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang. Lembaga mana saja yang masuk kategori LPBH dan apa saja standar yang harus dipenuhi dalam pemberian bantuan hukum kini berada di tangan Menteri Hukum dan HAM. Menteri juga yang akan menyusun rencana anggaran bantuan hukum. Yang pasti pemberian bantuan hukum akan terkonsentrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Karena terkonsentrasi di Kementerian Hukum…
Anda Mungkin Suka Juga
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lembaga negara
Penyalahgunaan Jabatan JAMPIDSUS – Dugaan pemanfaatan posisi Jaksa Muda Pidana Khusus untuk melindungi kepentingan pihak tertentu atau menghambat penyidikan kasus korupsi besar.
-
Ujian Calon Advokat ke-IV KAI
Kongres Advokat Indonesia (KAI) melalui situs resminya yang beralamat di www.kongres-advokat-indonesia.org kembali membuka Pendaftaran Ujian Calon Advokat ke-IV KAI yang akan dilaksanakan pada Hari Sabtu, 10 Desember 2011 serentak diseluruh Indonesia. Pendaftaran Ujian Calon Advokat ke-IV KAI sudah dibuka sejak 21 Oktober – 1 Nopember 2011 dan Gelombang kedua pendaftaran dari tanggal 7 November – 7 Desember 2011. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan beberapa persyaratan penting lainnya seperti KTP, Ijazah S1 Hukum dan Pasfoto berwarna. Keterangan seengkapnya bisa di download langsung di website KAI Informasi Pembukaan Pendaftaran Ujian Calon Advokat ke – IV Gelombang 2
Anda Mungkin Suka Juga
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.
