-
Free Software Foundation merekomendasikan LibreOffice di OpenOffice.org
Setelah pindah ke Apache Software Foundation, OpenOffice.org telah berubah lisensi dari GNU Lesser Public License dengan Lisensi Apache. Perubahan izin dari lisensi copyleft, LGPL, ke non-copyleft, Lisensi Apache, bahwa korporasi yang terlibat (dalam hal ini Oracle dan IBM) lebih mudah untuk mendistribusikan dan komponen dari OpenOffice.org sebagai perangkat lunak tidak bebas. Menurut Free Software Foundation, kebebasan perangkat lunak tidak dapat dijamin dengan Lisensi Apache. Berbeda dengan LGPL, Lisensi Apache tidak membuat wajib bagi distributor untuk mendistribusikan kode sumber dari perangkat lunak. Semua proyek Apache didistribusikan menurut ketentuan Lisensi Apache. Ini adalah lisensi perangkat lunak bebas bukan copyleft; siapa saja yang menerima perangkat lunak dapat mendistribusikannya kepada orang lain dengan persyaratan…
-
Kaspersky Antivirus 2012 dan Internet Security 2012 diluncurkan
Kaspersky Lab telah merilis edisi 2012 produk terkenal anti-malware – Kaspersky Antivirus dan Kaspersky Internet Security. Kaspersky antivirus menawarkan dasar yang menawarkan antivirus file, antivirus web, awan scanning dan pertahanan proaktif. Kaspersky Internet Security menawarkan perlindungan yang lebih lengkap dan memiliki berbagai fitur tambahan seperti firewall, sandboxing, dan kontrol orangtua. Perubahan terbesar dalam antarmuka pengguna baru, yang menakjubkan. Tidak ada banyak hal baru, terutama karena produk Kaspersky sudah dikemas sampai penuh dengan fitur. Namun, ada beberapa perbaikan. Fokus dari rilis ini adalah menawarkan perlindungan hibrida yang memanfaatkan kekuatan awan bersama dengan database lokal dan heuristik berbasis teknologi keamanan untuk mengurangi waktu pengiriman rata-rata perlindungan. Perlindungan awan Kaspersky bergantung pada Kaspersky…
-
Pemerintah Malaysia melakukan blokir website MegaUpload dan Website Berbagi File Lainnya
Menurut sebuah memo rahasia, pemerintah Malaysia telah memerintahkan ISP di negaranya untuk memblokir situs file sharing termasuk The Pirate Bay dan MegaUpload. Keputusan untuk memblokir situs-situs diambil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) – lengan dari pemerintah Malaysia yang mengawasi telekomunikasi dan industri multimedia di Malaysia. Menurut memo yang dikirim oleh SKMM ke ISP Malaysia, file sharing website merupakan pelanggaran Pasal 41 UU Hak Cipta tahun 1987. The SKMM Oleh karena itu, memerintahkan ISP untuk memblokir akses ke situs-situs dalam Bagian 263 (1) dan 263 (2) dari Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Inilah yang Pasal 263 (1) dan Pasal 263 (2) Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia berkata: (1) lisensi A…
-
Melakukan encode file binary
Karena ada beberapa file yang masih dalam keadaan terenkripsi maka secara tak sengaja saya menemukan ada tools secara online untuk melakukan encode maupun decode file kita, ini juga bisa untuk dilakukan pada cryptography pada sebuah email. Nah bagi yang mau mencoba bisa di lihat di www.functions-online.com
-
Inilah Penjelasan Surat Ketua MA mengenai PERADI-KAI
Ketua Mahkamah Agung (MA) Indonesia Harifin A. Tumpa mengeluarkan surat bernomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010. Seperti diketahui bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 banyak dipertentangkan oleh banyak Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), sehingga KAI melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan ketua MA tersebut. Berikut adalah kutipan asli surat ketua MA tersebut dan bisa didownload disini.
Anda Mungkin Suka Juga
Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.
Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.
Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia
-
Kesaksian Nudirman Munir di MK tentang UU Advokat
Nudirman Munir, anggota Komisi III DPR bersaksi dalam sidang gugatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat di Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Maret 2011. Nudirman mengatakan Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan putusan terhadap materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Pihak yang berwenang adalah legislatif sebagai pembuat undang-undang. Politisi Golkar itu menganggap konflik antara Peradi dan KAI sepatutnya tidak terjadi. Sebab, itu hanya perbedaan pendapat tentang penerapan undang-undang. “Saya tegaskan undang-undang itu tidak menentukan wadah tunggal adalah Peradi,” kata dia. Anggota Komisi III DPR tersebut menilai Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah organisasi tunggal Advokat. Advokat bebas membentuk organisasi dalam meningkatkan profesionalisme demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Anda Mungkin Suka Juga
Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
-
Inilah hasil ujian Advokat Peradi 2010
Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) mengumumkan hasil ujian Advokat yang dilaksanakan Desember 2010. Melalui pengumuman website resminya bisa diakses sebagai berikut: Untuk mempercepat akses situs, bagi anda yang ingin langsung melihat pengumuman Hasil Ujian Profesi Advokat 2010 dapat langsung mengklik 2 link berikut: Lihat Hasil Ujian di Situs Peradi http://www.peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=7dcadfe7136cea936fa1323c242ea6be Lihat Hasil Ujian di Situs Hukumonline.com http://openx.hukumonline.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=55__zoneid=0__log=no__cb=58ca3bc53b__oadest=http%3A%2F%2Fhukumonline.com%2Fiklan%2Fperadi%2Fpupa2011%2Findex.htm
Anda Mungkin Suka Juga
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).
Temuan Aset Tidak Wajar – Penggeledahan di rumah Sentul menemukan uang tunai dan emas ratusan miliar rupiah yang tidak sebanding dengan gaji pejabat negara.
Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
