-
Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
Sengketa royalti musik antara penulis lagu, produser, dan artis sering menjadi pemicu konflik, diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.
Anda Mungkin Suka Juga
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.
Perlindungan Saksi dan Korban
-
Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
Jejak kolusi aparat-sindikat menggerus kepercayaan publik.
-
Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
Perlindungan Hak Cipta Karya Seni AI Hak cipta karya seni AI: perdebatan yang belum tuntas
Anda Mungkin Suka Juga
Hukum Perbankan Syariah — Landasan hukum, produk akad (murabahah, mudharabah, musyarakah), dan dual banking system di Indonesia.
Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya
Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.
-
Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
Tindakan sewenang-wenang dalam penahanan tanpa prosedur hukum.
Anda Mungkin Suka Juga
Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Debitur — Hubungan antara hukum kepailitan (UU 37/2004) dengan kreditur perbankan.
Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
-
Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.
Revisi KUHAP memperluas pengakuan alat bukti, memperkuat dasar hukum pembuktian.
Anda Mungkin Suka Juga
Kasus Praperadilan Ijazah Jokowi: Langkah Tegakkan Keadilan
Latar Belakang Pembaharuan KUHAP – KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) masih bersifat warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafvordering tahun 1847).
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
-
Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
Pemanfaatan drone dan GIS dalam pendokumentasian ulayat melibatkan komunitas lokal, memastikan akurasi batas sebagai bukti hukum yang sah.
-
Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
Praktik penyuapan dalam proses penyidikan berpotensi menghambat proses hukum.
