SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat

Konflik agraria yang kompleks memerlukan penanganan komprehensif, termasuk perlindungan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya.

baca selengkapnya
4 September, 2026
Hukum

Kebebasan pers dan hak atas informasi publik

Kebebasan pers, pers bebas menyuarakan kebenaran tanpa tekanan; masyarakat berhak mendapat informasi publik.

baca selengkapnya
31 Agustus, 2026
Hukum, Pidana

Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

KUHP Baru menata ulang sistem pemidanaan secara komprehensif.

baca selengkapnya
29 Juni, 2026
Cyberlaw, Hukum

Pencegahan aksi kejahatan perbankan di dunia maya

Pencegahan kejahatan siber perbankan saat ini masih bersifat reaktif.

baca selengkapnya
30 Juni, 2026
Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

baca selengkapnya
30 Juni, 2026
  • Teknologi

    Unblock youtube

    5 April, 2008 /

    Pemerintah lewat Menkominfo mengeluarkan surat edaran kepada ISP dan penyedia layanan internet agar dengan segala upaya melakukan pemblokiran sebuah film yang sangat meresahkan masyarakat. Namun sejauh mana efektifitas pemblokiran tersebut? Jika hanya sebatas pada blok link yang ada maka banyak user yang akan melakukan bypass proxy. Ini bisa dengan mudahnya didapat di internet dengan cara mencari di search engine seperti google. Seperti misalnya http://www.proxyrat.com/

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026
  • Hukum

    Download UU ITE

    31 Maret, 2008 /

    Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) No. 11 Tahun 2008 yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 25 Maret 2008 dan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 2008, dapat anda download pada link: http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=library/library-non-ict/written-law/telecommunication/ cyberlaw/uu-ite-25maret08.pdf atau di website saya: http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Telematika_dan_Internet/uu-ite-25maret08.pdf/ Terima kasih kepada Kang Onno W. Purbo yang sudah menyediakan linknya.

    baca selengkapnya
    santos 4 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.

    28 Juli, 2026

    Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah

    5 Agustus, 2026

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026
  • Hukum

    Lowongan kerja KPK

    17 Februari, 2008 /

    Dibutuhkan lebih dari sekedar TEKAD untuk memberantas korupsi di Indonesia… Indonesia memanggil Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengisi posisi-posisi jabatan berikut :   NO KELOMPOK STRUKTURAL KODE POSISI Lihat Spesifikasi Jabatan 1 Deputi PIPM S001   2 Direktur Penelitian dan Pengembangan S002   3 Kepala Biro Hukum S003   NO KELOMPOK FUNGSIONAL KODE POSISI Lihat Spesifikasi Jabatan 1 Analis LHKPN F001   2 Pemeriksa Gratifikasi F002   3 Spesialis Penelitian dan Pengembangan F003   4 Spesialis Deputi Penindakan F004   5 Computer Forensic Coordinator F005   6 Information Analyst F006   7 Spesialis Jejaring Informasi (PJKAKI) F007   8…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia

    1 Juli, 2026

    Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah

    5 Agustus, 2026

    Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat

    4 September, 2026
  • Hukum

    Arbeidscontract, Labour Contract, Perjanjian kerja

    21 Desember, 2007 /

    Kita bisa melihat pembahasannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Bab VIIA mengenai Perjanjian Kerja pasal 1601. Labour Contract atau perjanjian kerja yang dibuat antara pemborong dengan pemberi pekerjaan borongan atau antara buruh dengan majikan merupakan perikatan bersama dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban, kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus disamping persetujuan-persetujuan untuk melakukan jasa tersebut. Perlu digaris bawahi disini bahwa setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, pemberi pekerjaan biasanya akan memberikan upah sesuai dengan kontrak perjanjian kerja yang ada, begitu juga dengan penerima pekerjaan wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai perjanjian.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.

    15 Juli, 2026

    Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

    28 Juli, 2026

    Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas

    26 Agustus, 2026
  • Hukum

    Supremasi Hukum atau Pengingkaran Hukum

    20 Desember, 2007 /

    Rule of Law or the Lawlessness of Rulers, begitulah kata-kata yang selalu menjadi kekhawatiran bagi para pencari keadilan di negeri tercinta ini. Ada begitu banyak contoh dan kenyataan yang benar-benar terjadi di tengah aparat penegak hukum kita. Kita bisa melihat bagaimana proses penahanan terhadap tersangka yang tidak sesuai KUHAP, tidak menjalankan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Failure to follow the due process), tidak memberi kesempatan kepada Tersangka untuk mengajukan saksi dan bukti meringankan seperti Audi alterum partem (dengarkanlah sisi/pihak lain) ini berarti, setiap tersangka memiliki hak secara hukum untuk mengajukan saksi dan bukti selama proses penyidikan. Kenyataan diatas barulah sebatas pada tahap penyidikan yang masih menimbulkan banyak masalah dalam…

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat

    2 September, 2026

    Tuntutan Independensi Penyidik – DPR mendesak Kejagung menurunkan penyidik independen yang tidak terafiliasi dengan Febrie agar proses hukum bebas konflik kepentingan.

    28 Juli, 2026

    Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

    3 Juli, 2026
  • Teknologi

    Knol, Teknologi Google penyaing Wikipedia

    16 Desember, 2007 /

    Google mengundang beberapa penulis untuk menulis di ensiklopedianya, dengan akan dihadirkannya teknologi yang menyaingi Wikipedia ini maka dipastikan akan menarik beberapa penulis ensiklopedia online. Dalam blognya, penulis akan mendapatkan pembagian dari hasil iklan yang ditayangkan di ensiklopedia online tersebut. Selain itu akan disediakan software khusus sehingga penulis hanya berkonsentrasi penuh terhadap tulisannya. Arti dari Knol oleh Google adalah satu unit ilmu pengetahuan (Knowledge Unit).

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024
  • Hukum

    Lama tidak menulis

    10 Desember, 2007 /

    Setelah hampir enam bulan tidak pernah menulis di blog saya, rasanya sudah sangat ketinggalan websitenya. Hal ini karena kesibukan dalam mempersiapkan diri menghadapi Ujian Advokat yang baru saja dilewati pada hari Sabtu, 8 Desember 2007 yang lalu. Nah, sekarang siap lagi di depan komputer dan memantau dari balik layar monitor.

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Fintech dan Disrupsi Digital terhadap Hukum Perbankan — Tantangan regulasi terhadap digital banking, neobank, dan kolaborasi bank dengan fintech.

    31 Juli, 2026

    Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.

    8 Juli, 2026

    Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.

    10 Juli, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan
  • Permasalahan Penahanan dan Overcrowding di Lapas – Salah satu masalah utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
  • Penanganan konflik agraria dan hak masyarakat adat
  • Pengakuan Hak Gadai Adat dalam Sistem Jaminan Fidusia dan Dampaknya bagi Masyarakat
  • Kebebasan pers dan hak atas informasi publik
  • Demokrasi elektoral dan kualitas representasi politik
  • Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas
  • Regulasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi
  • Mekanisme Plea Bargaining (Perjanjian Pengakuan Kesalahan) – KUHAP baru memuat opsi plea bargaining untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi overload di pengadilan.
  • Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.