SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Penguatan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Sengketa Tanah

Upaya penegakan hukum guna memulihkan hak atas tanah bagi masyarakat adat.

baca selengkapnya
19 Agustus, 2026
Hukum

Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.

Pemanfaatan drone dan GIS dalam pendokumentasian ulayat melibatkan komunitas lokal, memastikan akurasi batas sebagai bukti hukum yang sah.

baca selengkapnya
16 September, 2026
Hukum

Tindak Pidana Perbankan — Kejahatan seperti fraud, pencucian uang melalui bank, dan penyalahgunaan dana nasaban (UU Perbankan Pasal 49-52).

Fraud, pencucian uang, penyalahgunaan dana nasabah (Pasal 49-52 UU Perbankan).

baca selengkapnya
26 Juli, 2026
Hukum

Pungutan liar (pungli) di tingkat kepolisian dan kejaksaan

Pungutan liar yang merajalela di institusi penegak hukum.

baca selengkapnya
12 Oktober, 2026
Hukum

Otonomi daerah dan desentralisasi yang belum optimal

Implementasi otonomi daerah masih terbatas.

baca selengkapnya
20 Agustus, 2026
  • Hukum

    Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir

    28 September, 2026 /

    Jejak kolusi aparat-sindikat menggerus kepercayaan publik.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Penetapan Tersangka Korupsi ASABRI – Febrie ditetapkan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi terkait pengelolaan dana PT ASABRI yang merugikan keuangan negara.

    28 Juli, 2026

    Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice

    27 Juni, 2026

    Pungutan liar (pungli) di tingkat kepolisian dan kejaksaan

    12 Oktober, 2026
  • Hukum

    Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?

    23 September, 2026 /

    Perlindungan Hak Cipta Karya Seni AI Hak cipta karya seni AI: perdebatan yang belum tuntas

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.

    12 Juli, 2026

    Tanah Adat dan Investasi: Mencari Keseimbangan antara Pembangunan dan Hak Komunitas

    26 Agustus, 2026

    Tumpang tindih peraturan perundang-undangan

    13 Agustus, 2026
  • Hukum

    Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum

    21 September, 2026 /

    Tindakan sewenang-wenang dalam penahanan tanpa prosedur hukum.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

    30 Juni, 2026

    Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.

    19 September, 2026

    Peran PP No. 71/2012 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Terhadap Perlindungan Tanah Adat

    22 Juli, 2026
  • Hukum

    Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.

    19 September, 2026 /

    Revisi KUHAP memperluas pengakuan alat bukti, memperkuat dasar hukum pembuktian.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Indonesia 2026: A Brighter Shield for Justice

    27 Juni, 2026

    Tumpang tindih peraturan perundang-undangan

    13 Agustus, 2026

    Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    6 Juli, 2026
  • Hukum

    Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.

    16 September, 2026 /

    Pemanfaatan drone dan GIS dalam pendokumentasian ulayat melibatkan komunitas lokal, memastikan akurasi batas sebagai bukti hukum yang sah.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan

    5 Oktober, 2026

    Dugaan TPPU dari Hasil Korupsi – Kejagung menerbitkan Sprindik baru atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana lanjutan dari korupsi ASABRI.

    28 Juli, 2026

    Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

    30 Juli, 2026
  • Hukum

    Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan

    14 September, 2026 /

    Praktik penyuapan dalam proses penyidikan berpotensi menghambat proses hukum.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat

    29 Juli, 2026

    Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Internasional: Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang BerlakuKetika artis Indonesia dilaporkan melanggar hak cipta oleh pihak luar negeri (atau sebaliknya), hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana mekanismenya.

    21 Oktober, 2026

    Tindak Pidana Perbankan — Kejahatan seperti fraud, pencucian uang melalui bank, dan penyalahgunaan dana nasaban (UU Perbankan Pasal 49-52).

    26 Juli, 2026
  • Hukum

    Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.

    12 September, 2026 /

    Kewenangan penyidik KUHAP lama kurang tegas atur batas dan pengawasan.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

    28 Juli, 2026

    Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).

    21 Juli, 2026

    Dampak Kepercayaan Publik – Kasus Korupsi pejabat yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai garda depan pemberantasan korupsi.

    30 Juli, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Perbandingan Mekanisme Eksekusi Fidusia melalui Kepailitan dan Parate Eksekusi di Indonesia
  • Perlindungan nasabah dari praktik biaya tersembunyi dan ketentuan sepihak dalam perjanjian kredit
  • Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia: Studi Kasus Pembiayaan Kendaraan Bermotor
  • Intimidasi dan ancaman terhadap saksi serta pelapor tindak pidana (whistleblower)
  • Kedudukan Fidusia sebagai Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah
  • Penyalahgunaan anggaran operasional dan pengadaan barang di institusi penegak hukum
  • Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral Seniman dalam Kontrak Rekaman dan Penerbitan Mengapa banyak musisi dan seniman Indonesia merugi karena kontrak yang tidak adil — dan bagaimana hukum hak cipta melindungi hak moral pencipta.
  • Perdagangan jabatan dan nepotisme dalam rekrutmen serta promosi aparat
  • Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Internasional: Tantangan Yurisdiksi dan Hukum yang BerlakuKetika artis Indonesia dilaporkan melanggar hak cipta oleh pihak luar negeri (atau sebaliknya), hukum negara mana yang berlaku dan bagaimana mekanismenya.
  • Perlindungan Hak Cipta Lagu Daerah dan Karya Tradisional dari Eksploitasi Komersial Bagaimana melindungi warisan budaya tak benda (folklore, lagu rakyat, motif batik) dari klaim hak cipta oleh pihak yang tidak berhak.
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.