-
Hukum dan Perubahan Sosial
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat di sini adalah dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change (pelopor perubahan). Yang dimaksud dengan agent of change ini adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mempengaruhi masyarakat dalam mengubah sistim sosial, teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan dengan social engineering atau social planning. Perubahan-perubahan yang direncanakan dan dikehendaki oleh warga masyarakat sebagai pelopornya merupakan tindakan-tindakan yang penting dan mempunyai dasar hukum yang sah. Akan tetapi hasil yang positif tergantung pada kemampuan pelopor perubahan untuk membatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya disorganisasi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi untuk…
Anda Mungkin Suka Juga
Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan
Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) — Penerapan manajemen risiko, kecukupan modal (CAR), dan GCG dalam operasional bank.
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank — Regulasi konsolidasi perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
-
Membuat E-Book
Internet sebagai media tanpa batas ternyata menyimpan banyak kesempatan bagi para penulis untuk menuangkan buah pikirannya tentang apa saja. Dengan media ini sarana menulis dapat diejawantahkan sehingga masyarakat luas bisa membaca artikel dari sang penulis. E-Book atau elektronik book adalah tulisan kita yang disampaikan lewat media internet, baik dalam format word, pdf, atau txt biasa. Sarana ini bisa berjalan baik via email (mailing list) maupun via web (blog, atau web site biasa). Manfaat ebook yang sangat besar ini memungkinkan setiap orang bisa mendapatkan informasi apa saja darinya. Selain bentuknya yang digital, sarana penyimpanannya yang tahan lama (karena kita bisa copy datanya ke flashdisk atau CDROM), tidak mudah rusak, mudah dalam…
-
Suatu Tinjauan Tentang Hukum Pembuktian Dengan Pengakuan
Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil, tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi dimuka pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan dibawahnya yang bersangkutan. Pasal 1865 KUHPerdata yang telah disebutkan diatas, atau pasal 163 �RIB (Pasal 283…
Anda Mungkin Suka Juga
Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia
Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh OJK — Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan pasca-UU 21/2011.
Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
-
Tanggapan: PERADI Kembali Buka Pendaftaran Verifikasi dan Pendataan Ulang Advokat
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi tunggal para advokat Indonesia kembali unjuk gigi. Melalui pengumuman resmi yang ditandatangani Ketua Otto Hasibuan dan Wakil Sekretaris Jenderal Hasanuddin Nasution, PERADI menyatakan kembali membuka pendaftaran verifikasi dan pendataan ulang advokat. Pengumuman yang disampaikan baik di media Hukumonline maupun situs resmi PERADI itu, mengundang banyak protes dari berbagai kalangan, karena belum selesai dengan urusan calon advokat yang magang setelah mengikuti ujian advokat, AD-ART yang belum selesai, hingga kepastian ujian ulang bagi calon advokat yang masih terkatung-katung. Itulah sebabnya PERADI yang notabene adalah organisasi induk advokat, seharusnya harus lebih profesional dalam mengambil suatu keputusan. Bukannya membuat keputusan yang hanya berdasar pada beberapa pedoman saja, namun…
-
Franchise
Aktivitas franchising dalam bentuknya yang banyak ditemui saat ini merupakan suatu fenomena bisnis yang baru. Sistim ini sudah dipakai di Indonesia walaupun belum ada badan yang menampung atau mengikuti perkembangan bidang ini. Juga franchise dan sistim franchise masih sangat terbatas yang paham. Namun di Indonesia berlaku dua UU yang menjadi dasar pemberian perlindungan hukum kepada hak milik intellektual perusahaan, yakni UU Patent dan UU Merek.. Dengan adanya UU Patent memungkinkan franchisor memperoleh perlindungan hukum terhadap kemungkinan adanya usaha peniruan. Yang dapat dipatentkan mencakup antara lain teknologi, proses produksi, sistim dan disain produk. UU Merek menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan yang mendaftarkan mereknya terhadap kemungkinan…
-
Geo-Map
[wp-geotrack-googlemap] [wp-geotrack-list]
-
Anak Luar Nikah Sebagai Ahli Waris Menurut KUHPerdata
Seorang anak luar nikah adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah. Anak tersebut hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, jadi hanya dapat mewaris harta warisan dari ibunya. Seorang anak luar nikah hanya boleh mewaris rata warisan bapaknya apabila bapak ini mengakui dia sebagai anaknya, tetapi ia tidak boleh mewaris harta warisan dari golongan II, golongan III dan golongan IV. Ia boleh mewaris harta warisan dari semua golongan apabila ia diakui sah yaitu pengakuan yang disahkan di Pengadilan Negeri. Adapun tidak semua anak luar nikah dapat diakui sah karena anak yang lahir dalam sumbang dan anak lahir dalam hasil zinah tidak boleh diakui sah. Mereka hanya boleh mendapatkan biaya…
