-
gugatan Peninjauan Kembali (PK)
Apakah mungkin Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan dua kali atas dasar untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, padahal sesuai Pasal 268 Ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatakan ‘Permintaan Peninjauan Kembali Atas Suatu Putusan Hanya Dapat Dilakukan Satu Kali’. Seperti kita ketahui, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar melakukan gugatan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari diterimanya gugatan atau tidak tetapi setiap warga negara berhak untuk melakukan upaya hukum tentunya dengan mengikuti prosedur yang ada walaupun akan sangat sulit bagi hakim konstitusi mengabulkan permintaan mantan ketua KPK tersebut.
-
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Sesuai amanat UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Oktober 2012 telah menandatangani terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP setebal 41 halaman yang berisikan 90 pasal ini mengatur antara lain: a. Penyelenggaraan Sistem Elektronik; b. Penyelenggaraan Transkasi Elektronik; c. Tanda Tangan Elektronik; d. Penyelenggaraan Sertfikasi Elektronik; e. Lembaga Sertifikasi Kendalan; dan f. Pengelolaan Nama Domain. Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, yang dapat dilakukan untuk pelayanan publik dan non pelayanan publik. Khusus untuk penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran, yang harus dilakukan sebelum Sistem Eketronik mulai digunakan publik. Sementara untuk…
-
Twitter Denny Indrayana yang kontroversial
Bukan Denny Indrayana namanya kalau tidak membuat kontroversial lewat akun twitternya @dennyindrayana kali ini membuat “tersinggung” semua Advokat karena kicauannya yang sudah kelewatan. Setidaknya ada empat kicauan @DennyIndrayana yang berisi pernyataan tersebut, yang dirilis pada kurun pukul 09.00 sampai pukul 10.30, Sabtu 18 Agustus 2012. Pertama: “Saya pernah advokat, menolak klien kasus korupsi. Sudah sewajibnya #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Kedua: “Banyak kok advokat hebat yg menolak kasus korupsi. #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Ketiga: “TSK korupsi sudah dpt diduga salahnya dari pilihan figur advokatnya #Advokat Koruptor adalah Koruptor. Penerima bayaran dari hasil Korupsi#” Keempat: “Tidak sulit identifikasi advokat kotor yg hanya…
-
The Temper Trap dengan vokalis asal Manado
The Temper Trap, Grup musik asal Australia namun dengan vokalis berasal dari Manado, Indonesia dia adalah Dougy Mandagi. Dimulai dari tahun 2009 dengan personil Dougy Mandagi (vocals, guitar), Lorenzo Sillitto (guitar), Jonny Aherne (bass) dan Toby Dundas (drums). The Temper Trap hingga kini membuat lagu berjudul Sweet Disposition untuk theme song film hollywood 500 Days of Summer yang dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt dan Zooey Deschanel dan saat ini sudah dirilis di 27 bioskop Amerika. Berikut cupikan lagu Sweet Disposition: httpv://www.youtube.com/watch?v=vN7HQrgakZU
-
Google meriahkan HUT RI
Google Indonesia sebagai salah satu mesin pencari favorit saya tampaknya ikut memeriahkan HUT RI dengan mengubah halaman awalnya dengan gambar menarik. Tertarik melihatnya, silahkan coba search di google.co.id berikut penampakannya:
-
Selamat HUT ke-67 Republik Indonesia tahun 2012
Selamat HUT ke-67 Republik Indonesia tahun 2012 dengan Tema: Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Bekerja Keras untuk Kemajuan Bersama, Kita Tingkatkan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan untuk Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
-
Undang-Undang Bantuan Hukum akankah berjalan mulus di 2013
Undang-Undang Bantuan Hukum yang sudah diketok palu saat sidang paripurna pada 4 Oktober 2011 diharapkan berjalan mulus pada tahun 2013. Seperti kita ketahui bersama akan ada panitia yang menurut Undang-Undang, bertugas melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (LPBH). Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang. Lembaga mana saja yang masuk kategori LPBH dan apa saja standar yang harus dipenuhi dalam pemberian bantuan hukum kini berada di tangan Menteri Hukum dan HAM. Menteri juga yang akan menyusun rencana anggaran bantuan hukum. Yang pasti pemberian bantuan hukum akan terkonsentrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Karena terkonsentrasi di Kementerian Hukum…
Anda Mungkin Suka Juga
Perlindungan Nasabah dan Rahasia Bank — Kewajiban kerahasiaan data nasabah (Pasal 40 UU 7/1992 jo UU 10/1998) dan pengecualiannya.
Eksistensi dan Perlindungan Tanah Adat dalam UU Pokok Agraria No. 5/1960 Tinjauan normatif tentang pengakuan hak ulayat masyarakat adat beserta hambatan implementasinya.
Konflik Kepentingan antara Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penguasaan Tanah
