SantosLolowang.com

Fiat justitia ruat caelum – Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh

  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data
  • Hukum
    • Franchise
    • Hak Milik Intelektual
    • praperadilan
    • hukum adat
    • kontrak
    • dagang
    • Bank
  • Cyberlaw
    • UUITE
    • Intellectual Property Rights
  • Teknologi
    • elektronika
    • handphone
    • google
    • youtube
    • techno
  • Software
    • Linux
    • LibreOffice
    • Firefox
    • proxy
  • Umum
    • Tips
  • Download
    • Data

Tidak ada Widget di Sidebar Alt!

Hukum

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat melalui Pengadilan vs. Musyawarah Adat

Penyelesaian sengketa tanah adat: pengadilan dan musyawarah.

baca selengkapnya
29 Juli, 2026
Hukum

Kebebasan pers dan hak atas informasi publik

Kebebasan pers, pers bebas menyuarakan kebenaran tanpa tekanan; masyarakat berhak mendapat informasi publik.

baca selengkapnya
31 Agustus, 2026
Hukum

Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Implikasi Hukum Indonesia

Kasus Chromebook Nadiem Makarim: Uji implikasi hukum teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.

baca selengkapnya
1 Juli, 2026
Cyberlaw, Hukum

Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

Tindak pidana siber adalah kejahatan digital yang diatur dalam UU ITE.

baca selengkapnya
3 Juli, 2026
Hukum

Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan

1. Tindakan kriminal pemalsuan atau penghilangan barang bukti merusak integritas penyidikan. 2. Penghilangan barang bukti merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur hukum yang berlaku. 3. Pemalsuan bukti dalam penyidikan mengancam validitas…

baca selengkapnya
5 Oktober, 2026
  • Teknologi

    Telkom Meluncurkan Speedy Pre-paid

    6 April, 2008 /

    Setelah sekian lama menunggu perubahan yang akan terjadi dalam layanan telkom speedy, maka didapat informasi bahwa telkom speedy akan meluncurkan program speedy pre-paid, jadi bayar dahulu kemudian pakai internet kemudian. Seberapa efektifkah program baru ini bagi pelanggan? Saya coba membahasnya: Speedy Prepaid dapat digunakan melalui line Speedy reguler maupun melalui line Speedy di public area atau hotspot. Dengan demikian kita bisa menggunakan akses wi-fi ketika kita masuk dalam hotspot telkom. Akses Speedy Prepaid dapat menggunakan kartu Speedy Prepaid dan kartu iVAS. Kartu iVAS, baik kartu iVAS fisik maupun iVAS elektronik dapat dibeli lewat SMS 4827 Telkomsel dan Flexi. Sedangkan kartu iVAS fisik dapat dibeli di Plasa Telkom atau outlet Telkom.…

    baca selengkapnya
    santos 2 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024
  • Pidana,  Polri

    Upaya Paksa dan Praperadilan

    5 April, 2008 /

    Sudah bukan rahasia lagi apabila dalam penanganan suatu kasus di tingkat penyidik Polri, baik itu berupa pemanggilan dan pemeriksaan akan lebih mengarah kepada adanya upaya paksa. Sebab hal ini ditegaskan dalam kategori upaya paksa atau penindakan pada tingkat penyidikan tindak pidana sesuai dengan himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin yang dikeluarkan Mabes Polri termasuk pada bagian pemanggilan. Hal inilah yang bisa memicu adanya tindakan praperadilan dari mereka yang merasa haknya tidak lagi diperhatikan. Apalagi jika dasar dijadikannya tersangka tidak memiliki bukti yang kuat karena hanya berdasar pada laporan. Itulah sebabnya kedepannya RUU KUHAP akan lebih mempertegas ruang lingkup penahanan yang harus mendapat ijin dari ketua PN setempat atau hakim.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Reformasi Internal Kejaksaan – Kasus Febrie mendorong perlunya reformasi sistem pengawasan internal, penguatan mekanisme LHKPN, dan perbaikan tata kelola di lingkungan Kejaksaan Agung.

    28 Juli, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026
  • Teknologi

    Domain Registration Yahoo

    5 April, 2008 /

    Iseng melihat ke domain.yahoo.com ternyata kita ke redirect ke smallbusinessnya yahoo yang beralamat lengkap http://smallbusiness.yahoo.com/domains/. Ini karena saya penasaran apakah Yahoo melakukan promosi pendaftaran domain di situs mereka. Tapi setelah dilihat lebih detail ternyata masih menggunakan harga $9.95/year artinya kita harus membayar sekitar Rp. 93.530/tahun bila kurs rupiah adalah Rp. 9.400/dollar amerika. Walaupun begitu ada banyak fasilitas domain yang sangat baik untuk dicoba. Mungkin masih banyak pemain lokalan yang mematok harga domain lebih murah dan kualitas layanan yang hampir sama dengan yahoo.

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024
  • Umum

    Kwik-Fit Car Insurance

    5 April, 2008 /

    Di Indonesia mungkin dikenal dengan asuransi garda-oto, nah kalau di UK (United Kingdom) sana.. ada sebuah perusahaan layanan asuransi kendaraan yang namanya Kwik-Fit Car Insurance. Karena begitu murahnya (sekitar £36.00) maka asuransi kendaraan yang satu ini menjadi incaran pemilik kendaraan di UK. Mungkin ada yang berpikir kapan di negara kita bisa mendapatkan jenis asuransi yang murah ini?

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar
  • Teknologi

    Unblock youtube

    5 April, 2008 /

    Pemerintah lewat Menkominfo mengeluarkan surat edaran kepada ISP dan penyedia layanan internet agar dengan segala upaya melakukan pemblokiran sebuah film yang sangat meresahkan masyarakat. Namun sejauh mana efektifitas pemblokiran tersebut? Jika hanya sebatas pada blok link yang ada maka banyak user yang akan melakukan bypass proxy. Ini bisa dengan mudahnya didapat di internet dengan cara mencari di search engine seperti google. Seperti misalnya http://www.proxyrat.com/

    baca selengkapnya
    santos 1 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Pengaturan Penyadapan dan Bukti Elektronik – Perkembangan teknologi informasi menuntut pengaturan hukum acara yang mengakomodasi bukti elektronik dan penyadapan.

    15 Agustus, 2026

    Mengenal Kecerdasan Buatan (AI) dalam Menulis

    26 Februari, 2024

    Law Enforcement in the Modern World of Information Technology

    28 Februari, 2024
  • Hukum

    Download UU ITE

    31 Maret, 2008 /

    Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) No. 11 Tahun 2008 yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 25 Maret 2008 dan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 2008, dapat anda download pada link: http://125.160.17.21/speedyorari/view.php?file=library/library-non-ict/written-law/telecommunication/ cyberlaw/uu-ite-25maret08.pdf atau di website saya: http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Telematika_dan_Internet/uu-ite-25maret08.pdf/ Terima kasih kepada Kang Onno W. Purbo yang sudah menyediakan linknya.

    baca selengkapnya
    santos 4 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Reformasi hukum pidana dan sistem pemasyarakatan

    7 September, 2026

    Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru (UU 1/2023)

    29 Juni, 2026

    Perlindungan Hukum: Perisai bagi Buruh Indonesia

    28 Juni, 2026
  • Hukum

    Lowongan kerja KPK

    17 Februari, 2008 /

    Dibutuhkan lebih dari sekedar TEKAD untuk memberantas korupsi di Indonesia… Indonesia memanggil Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengisi posisi-posisi jabatan berikut :   NO KELOMPOK STRUKTURAL KODE POSISI Lihat Spesifikasi Jabatan 1 Deputi PIPM S001   2 Direktur Penelitian dan Pengembangan S002   3 Kepala Biro Hukum S003   NO KELOMPOK FUNGSIONAL KODE POSISI Lihat Spesifikasi Jabatan 1 Analis LHKPN F001   2 Pemeriksa Gratifikasi F002   3 Spesialis Penelitian dan Pengembangan F003   4 Spesialis Deputi Penindakan F004   5 Computer Forensic Coordinator F005   6 Information Analyst F006   7 Spesialis Jejaring Informasi (PJKAKI) F007   8…

    baca selengkapnya
    santos 0 Komentar

    Anda Mungkin Suka Juga

    Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.

    12 September, 2026

    Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Hutang — Mekanisme restrukturisasi kredit, workout, dan penanganan kredit macet (NPL).

    21 Juli, 2026

    Polarisasi politik dan polarisasi identitas

    18 Agustus, 2026
 Pos Terdahulu
Pos Lebih Baru 

Pos-pos Terbaru

  • Plagiarisme vs Inspirasi: Batas Tipis Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Seni Rupa Membedah kasus-kasus kontroversial di dunia seni visual di mana garis antara “terinspirasi” dan “menjiplak” sulit ditentukan.
  • Pemalsuan atau penghilangan barang bukti dalam proses penyidikan
  • Sengketa Hak Cipta dalam Kolaborasi Musik: Siapa yang Berhak atas Royalti? Studi kasus konflik antarpenulis lagu, produser, dan artis yang sering berujung pada sengketa pembagian royalti dan cara penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase.
  • Praktik “main mata” antara aparat dengan pelaku kejahatan terorganisir
  • Perlindungan Hak Cipta atas Karya Seni yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) Apakah karya seni buatan AI (seperti Midjourney, DALL·E, Suno) layak mendapat perlindungan hak cipta? Siapa pemegang haknya — pembuat AI, pengguna prompt, atau tidak ada?
  • Penyalahgunaan wewenang dalam penahanan dan penangkapan tanpa prosedur hukum
  • Sistem Pembuktian dan Kekuatan Hukum Alat Bukti – KUHAP baru membahas revisi sistem pembuktian, termasuk memperluas jenis alat bukti yang diakui.
  • Peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam mendokumentasikan batas-batas tanah ulayat sebagai basis bukti hukum.
  • Penyuapan dan gratifikasi dalam proses penyidikan serta penuntutan
  • Kewenangan dan Akuntabilitas Penyidik – Pengaturan mengenai kewenangan penyidik dalam KUHAP lama dinilai kurang tegas dalam mengatur batas-batas wewenang dan mekanisme pengawasan.
© 2026 SantosLolowang
Tema Ashe dibuat oleh WP Royal.